[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffb740c6-fc4a-4f7b-a23d-e2b900752f7c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011","number","34","year","2011","published_date","2011-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN. 2011 No. 66, TLN No. 5225, LL SETNEG : 75 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011. \n Pada saat PP ini mulai berlaku: PP Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dan Kepres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan\n2. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ini bertujuan untuk mengatur tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan guna melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang merugikan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keanggotaan Indonesia dalam WTO dan kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan standar internasional. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi terkait pengenaan bea masuk antidumping, imbalan, dan tindakan pengamanan. Peraturan ini juga mengatur prosedur penyelidikan, pengenaan bea masuk, serta hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk produsen dalam negeri dan importir.

","transitional_provisions","1. KADI dan KPPI yang dibentuk berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku dan melanjutkan tugasnya sesuai dengan peraturan ini.\n2. Segala keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KADI dan KPPI berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan sah.\n3. Peraturan pelaksanaan dari peraturan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan baru berdasarkan peraturan ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56594/pp-no-34-tahun-1996","3d49a0ec-135c-4353-b952-87644dd1ada7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2011
CONCERNING
ANTIDUMPING MEASURES, COUNTERVAILING MEASURES,
AND TRADE SAFEGUARD MEASURES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization (Agreement Establishing the World Trade Organization) and Article 23D of Law Number 10 of 1995 concerning Customs as amended by Law Number 17 of 2006, it is necessary to re-regulate the provisions regarding antidumping measures, countervailing measures, and trade safeguard measures;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures, and Trade Safeguard Measures;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffb740c6-fc4a-4f7b-a23d-e2b900752f7c","actionData","errors"]