[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffb336b8-95c7-4c76-add7-cb72b0a82b5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 \n 1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAntisipasi Dini\r\n3.\tPencegahan\r\n4.\tPenanganan dan Rehabilitasi\r\n5.\tKerja Sama\r\n6.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n7.\tPartisipasi Masyarakat\r\n8.\tPendanaan\r\n9.\tPelaporan\r\n10.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh institusi sosial dan memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan menangkal bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Latar belakangnya adalah pola peredaran narkotika yang sistematis dan membahayakan masyarakat, serta kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Antisipasi Dini: Gubernur melakukan identifikasi sumber narkotika, memasang pengumuman larangan, melaksanakan kampanye, meminta pegawai menandatangani surat pernyataan anti-narkoba, memberikan edukasi dini, dan membangun pusat informasi.
Pencegahan: Meliputi pencegahan primer (mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika), sekunder (membantu pengguna lepas dari ketergantungan), dan tersier (mencegah pengguna yang sudah pulih kembali menggunakan narkotika). Sasaran pencegahan meliputi keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, media massa, dan tempat ibadah.
Penanganan dan Rehabilitasi: Penyalah guna narkotika wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. IPWL harus memenuhi persyaratan sumber daya manusia dan sarana.
Kerja Sama: Gubernur dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BNN, desa pakraman, lembaga pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, dan perorangan.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Pendanaan: Pendanaan bersumber dari APBD dan sumbangan yang tidak mengikat.
Pelaporan: IPWL wajib melaporkan data penyalah guna narkotika setiap bulan kepada Gubernur.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR BALI
REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING
FACILITATION OF NARCOTICS ABUSE PREVENTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BALI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 4 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2013, it is necessary to establish a Regional Regulation on Facilitation of Narcotics Abuse Prevention;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment of Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1958 Number 115, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1649);
Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 209 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5062);
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffb336b8-95c7-4c76-add7-cb72b0a82b5b","actionData","errors"]