Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 ini bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan Neraca Komoditas dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan sehubungan dengan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Menko Perekonomian dan Menko Pangan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas untuk komoditas pangan dan nonpangan. Menko Perekonomian bertanggung jawab atas komoditas nonpangan seperti minyak bumi dan gas bumi, sementara Menko Pangan mengelola komoditas pangan seperti gula, beras, dan daging lembu. Peraturan ini juga mengatur mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan, serta penetapan Neraca Komoditas. Selain itu, peraturan ini menetapkan integrasi sistem elektronik untuk memfasilitasi proses perizinan dan pengelolaan data terkait Neraca Komoditas.
on desktop.