[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff995ee5-0e42-4777-990c-0dc55d717707","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-02-17","effective_date","2020-02-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f6e320e1-7d84-43e9-8730-3bfb764e0509","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Luar Negeri","short_name","Permenlu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Luar Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 2, BN 2020/ NO 177; PERATURAN.GO.ID : 16 HLM
Peraturan Menteri Luar Negeri TENTANG Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Latar belakangnya adalah bahwa Menteri, Wakil Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pimpinan Unit, Pejabat, dan Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dapat menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Pemohon Bantuan Hukum.

Ketentuan substansial mencakup:

Pemberian bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Masalah Hukum.
Tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, termasuk permohonan secara tertulis atau lisan/melalui pesan elektronik dalam keadaan mendesak.
Alasan penolakan permohonan bantuan hukum, seperti Pemohon tertangkap tangan, masalah hukum tidak terkait dengan tugas dan fungsi, Pemohon dihukum karena tindak pidana jabatan atau umum, atau Pemohon menggugat keputusan Pejabat Kementerian/Perwakilan.
Jenis penanganan bantuan hukum: yang mengarah pada proses pengadilan, yang sedang dalam proses pengadilan, dan setelah adanya putusan pengadilan.
Pedoman pelaksanaan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan, meliputi bantuan hukum dalam proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana dan bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Pedoman penanganan bantuan hukum yang sedang dalam proses badan peradilan, meliputi bantuan hukum pemeriksaan perkara pidana, bantuan hukum bidang perdata, dan bantuan hukum penyelesaian perkara tata usaha negara.
Pedoman penanganan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meliputi tata cara pelaksanaan putusan pengadilan dan rehabilitasi.
Koordinasi, kerja sama, pembinaan, dan pendanaan bantuan hukum, termasuk penggunaan jaksa pengacara negara dan advokat, serta pembinaan bantuan hukum melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan.

Peraturan ini juga mengatur bahwa pendanaan untuk pelaksanaan bantuan hukum dibebankan pada anggaran Kementerian.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No.177, 2020
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. Legal Aid.

REGULATION OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
LEGAL AID WITHIN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
AND REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in carrying out their duties and functions, the Minister, Deputy Minister, Heads of Representatives of the Republic of Indonesia, Heads of Units, Officials, and Employees within the Ministry of Foreign Affairs and Representatives of the Republic of Indonesia may face legal problems;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate the mechanism for providing legal aid outside the court and in cases or disputes in court that occur in Indonesia or outside the territory of Indonesia;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff995ee5-0e42-4777-990c-0dc55d717707","actionData","errors"]