[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff94f4ad-6158-437e-92e5-3f8fe5e494c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-02-11","effective_date","2015-03-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diperintahkan dalam pasal 31 ayat (2) Undang- Undang\tnomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Percalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\tDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan\tPropinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; \r\n12.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);\r\n13.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);\r\n14.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14);\r\n15.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 23);\r\n \n Antara lain memuat tentang ketentuan umum; Tahapan; Persiapan (Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Perencanaan Biaya): Pencalonan (Pengumuman dan Pendaftaran bakal Calon, Penelitian Syarat administrasi, Penetapan Calon Kepala Desa, Penetapan Daftar Pemilihih, Kampanye, Masa Tenang): Pemungutan Suara; Penghitungan Surat Suara; Penetapan; Pengesahaan, Pengangkatan dan Pengangkatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa; Masa Jabatan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 5 SERI E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 37 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 5 SERI E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sampang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa oleh BPD, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dan kabupaten, serta perencanaan biaya pemilihan. Pencalonan meliputi pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian syarat administrasi, penetapan calon Kepala Desa (paling sedikit 2 dan paling banyak 5), penetapan daftar pemilih, kampanye, dan masa tenang.

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara ditutup, dengan ketentuan mengenai surat suara sah dan tidak sah. Penetapan calon Kepala Desa terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.

Peraturan ini juga mengatur pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu seperti berakhirnya masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas, tidak memenuhi syarat, melanggar larangan, adanya perubahan status desa, tidak melaksanakan kewajiban, atau dinyatakan sebagai terpidana. Diatur pula pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa.

Peraturan ini juga mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan.

","transitional_provisions","Seluruh tahapan yang dilakukan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali pemungutan suara yang dilakukan secara serentak.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMPANG
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SAMPANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
ON
GUIDELINES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT
INAUGURATION, AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to regulate the implementation of Village Head elections as mandated in Article 31 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation on Guidelines for Candidacy, Election, Appointment, Inauguration And Dismissal of Village Heads; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Environment of The Province of East Java (State Gazette of 1950 Number 19, Supplement to State Gazette Number 9) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff94f4ad-6158-437e-92e5-3f8fe5e494c9","actionData","errors"]