Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam pengendalian HIV, AIDS, dan IMS. Tujuannya meliputi pemenuhan kebutuhan informasi dan layanan masyarakat, perlindungan masyarakat dari penularan, peningkatan kualitas hidup ODHA, pengurangan dampak sosial ekonomi epidemi, penciptaan lingkungan tanpa stigma dan diskriminasi, peningkatan peran serta kemitraan antar lembaga, dan peningkatan koordinasi pengendalian HIV-AIDS dan IMS.
Ketentuan substansial mencakup:
- Kegiatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan, pendidikan, pelatihan, pemeriksaan IMS, KT sukarela, kewaspadaan standar di fasilitas kesehatan, skrining darah donor, pencegahan penularan dari ibu ke anak, penyediaan jarum suntik steril, surveilans epidemiologi, serta monitoring dan evaluasi.
- Setiap unit pelayanan kesehatan melaksanakan KT atas inisiatif petugas jika ada dugaan infeksi HIV dan IMS.
- Orang dengan perilaku berisiko atau terinfeksi HIV wajib tidak menularkan, melindungi pasangan, tidak menggunakan alat suntik bersama, dan menggunakan alat pengaman saat berhubungan seksual.
- Badan usaha dengan karyawan lebih dari 20 orang wajib membuat program pencegahan HIV-AIDS dan IMS.
- Pemilik hotel dan tempat hiburan wajib memberikan informasi dan menciptakan lingkungan kondusif.
- Perawatan ODHA dilakukan melalui pendekatan klinis, agama, keluarga, dan masyarakat tanpa diskriminasi.
- Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi serta mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat epidemi HIV-AIDS dan IMS.
- Setiap organisasi atau institusi pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi/institusi non-pemerintah, badan usaha, perusahaan, wajib melaksanakan sosialisasi, menciptakan lingkungan kondusif non-diskriminasi dan non-stigma.
on desktop.