[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff8e7b56-91a7-4fef-8e10-8d1e0d461d46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian Human Immunodeficiency Virus, Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Pengendalian Human Immunodeficiency Virus, Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengendalian hiv - aids - infeksi menular seksual
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.54, TLD NO.40
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Human Immunodeficiency Virus, Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual
ABSTRAK:	\n \n bahwa penularan Human Immunodeficency Virus dan Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome mempunyai implikasi terhadap pembangunan kesehatan, politik, ekonomi, sosial budaya, etika, agama dan hukum, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya pengendalian, serta dukungan dan penghargaan atas hak-hak pribadi pengidap Human Immunodeficency Virus dan Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome bersama keluarganya; bahwa kasus Human Immunodeficency Virus dan Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual di Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas, maka diperlukan kordinasi dan integrasi program serta kegiatan secara kelembagaan dan fungsional; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam pengendalian Human Immunodeficency Virus dan Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Human Immunodeficency Virus dan Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencegahan Penularan; Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan; Rehabilitasi Serta Mitigasi Dampak Sosial dan Ekonomi; Penciptaan Lingkungan yang Kondusif dan Promosi Kesehatan; Tenaga Kesehatan, Perbekalan, dan Pembiayaan; Kerahasiaan; Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi; Peran Serta Masyarakat; dan Penyidikan. Melalui peraturan ini, diharapkan adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi berbagai penyakit yang semuanya dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Diharapkan juga adanya perlindungan hak asasi, karena masalah pengendalian HIV dan AIDS bukan permasalahan medis semata, tetapi didalamnya juga terdapat dimensi penegakan HAM. ODHA adalah kelompok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi, stigmatisasi, perlakuan tidak menyenangkan, dan kekerasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014. \n 15 halaman; Penjelasan 8 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam pengendalian HIV, AIDS, dan IMS. Tujuannya meliputi pemenuhan kebutuhan informasi dan layanan masyarakat, perlindungan masyarakat dari penularan, peningkatan kualitas hidup ODHA, pengurangan dampak sosial ekonomi epidemi, penciptaan lingkungan tanpa stigma dan diskriminasi, peningkatan peran serta kemitraan antar lembaga, dan peningkatan koordinasi pengendalian HIV-AIDS dan IMS.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Kegiatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan, pendidikan, pelatihan, pemeriksaan IMS, KT sukarela, kewaspadaan standar di fasilitas kesehatan, skrining darah donor, pencegahan penularan dari ibu ke anak, penyediaan jarum suntik steril, surveilans epidemiologi, serta monitoring dan evaluasi.\n- Setiap unit pelayanan kesehatan melaksanakan KT atas inisiatif petugas jika ada dugaan infeksi HIV dan IMS.\n- Orang dengan perilaku berisiko atau terinfeksi HIV wajib tidak menularkan, melindungi pasangan, tidak menggunakan alat suntik bersama, dan menggunakan alat pengaman saat berhubungan seksual.\n- Badan usaha dengan karyawan lebih dari 20 orang wajib membuat program pencegahan HIV-AIDS dan IMS.\n- Pemilik hotel dan tempat hiburan wajib memberikan informasi dan menciptakan lingkungan kondusif.\n- Perawatan ODHA dilakukan melalui pendekatan klinis, agama, keluarga, dan masyarakat tanpa diskriminasi.\n- Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi serta mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat epidemi HIV-AIDS dan IMS.\n- Setiap organisasi atau institusi pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi/institusi non-pemerintah, badan usaha, perusahaan, wajib melaksanakan sosialisasi, menciptakan lingkungan kondusif non-diskriminasi dan non-stigma.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 8 diberikan peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.\r\n2. Institusi atau lembaga yang melanggar Pasal 15 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, tertulis, atau pencabutan izin.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 21 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER 03 YEAR 2014
CONCERNING
CONTROL OF HUMAN IMMUNODEFICENCY VIRUS, AQUIRED
IMMUNODEFICIENCY DEFICIENCY SYNDROME AND
SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Considering:

that the transmission of Human Immunodeficency Virus and Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome has implications for health development, politics, economy, socio-culture, ethics, religion and law, so it is necessary to take strategic steps as control efforts, as well as support and appreciation for the personal rights of people with Human Immunodeficency Virus and Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome and their families;
that cases of Human Immunodeficency Virus and Aquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome and Sexually Transmitted Infections in Central Sulawesi Province continue to increase and the area of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff8e7b56-91a7-4fef-8e10-8d1e0d461d46","actionData","errors"]