[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff6f86eb-a2cc-4127-ba0c-91bb464f7ef0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah","short_title","Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957","number","12","year","1957","published_date","1957-05-25","effective_date","1957-05-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Umum Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1957
Undang-undang Darurat NO. 12, LN. 1957/ No. 57, TLN NO. 1288, LL SETNEG : 13 HLM
Undang-undang Darurat TENTANG Peraturan Umum Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1957. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang Darurat ini dikeluarkan untuk menetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah, sebagai tindak lanjut dari Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956. Tujuannya adalah memberikan dasar hukum dan pegangan bagi daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri, serta membedakan antara retribusi dan pajak daerah.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh daerah. Pembentukan, perubahan, dan penghapusan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi tidak boleh menjadi rintangan bagi perdagangan antar daerah dan tidak boleh memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu. Peraturan retribusi daerah dari tingkat I memerlukan pengesahan Presiden, sementara dari daerah lainnya memerlukan pengesahan Dewan Pemerintah Daerah tingkat I. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penundaan dan pembatalan peraturan retribusi oleh Presiden jika bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan retribusi daerah yang ada tetap berlaku sampai peraturan retribusi daerah itu dicabut, dirubah atau diganti berdasarkan Undang-undang Darurat ini.\n2. Selama di wilayah bekas Negara Indonesia Timur belum dibentuk Daerah tingkat ke I, maka tugas kewajiban Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I dimaksud bab III Undang-undang Darurat ini dijalankan oleh Gubernur.","sanctions","1. Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya mengisi daftar yang disampaikan dan juga karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya memenuhi keharusan lain untuk pemungutan retribusi yang sebaik-baiknya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EMERGENCY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 1957
ON
GENERAL REGULATION ON REGIONAL FEES

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that it is necessary to immediately establish general regulations on regional fees as intended in Article 56 paragraph (2) of the \"Law on the Principles of Regional Government 1956\"; that in connection with the urgent circumstances, the general regulations referred to in sub a need to be established by an Emergency Law;
Having Regard to :	\"Law on the Principles of Regional Government 1956\" (State Gazette of 1957 No. 6); \"1957 Law on Financial Balance\" (State Gazette of 1956 No. 77);
Bearing in Mind:	Article 131 junctis 96 and 142 of the Provisional Basic Law;
Hearing:	The Council of Ministers in its 5th meeting on May 10, 1957;

HAS DECIDED:

To stipulate:

EMERGENCY LAW ON GENERAL REGULATION ON REGIONAL FEES.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff6f86eb-a2cc-4127-ba0c-91bb464f7ef0","actionData","errors"]