[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff5ef56a-96b1-46bf-ab69-dbb985362962","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hukum-adat-rejang
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan peraturan adalah:\r\na. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak masyarakat hukum adat Kepahiang adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;\r\nb. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kepahiang dengan kearifan lokalnya sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepahiang masih hidup dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten Kepahiag dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peratuan perundang-undangan \n Dasar Hukum dibentuk peraturan adalah: UUD 1945; UU 39/2003; UU 12/2011; UU 6/2014; UU 23/2014; PP 43/2014; Permendagri 80/2015; Perda Kab Kepahiang 12/2005 dan Perda Kab Kepahiang 13/2015 \n Materi Pokok yang diatur dalam Peraturan adalah: \r\nHukum Adat Rejang Kepahiang berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang yang disusun oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan Masyarakat Adat yang hidup di Kabupaten Kepahiang \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016. \n Peraturan yang Dicabut dengan berlakunya peraturan ini adalah:\r\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten Kepahiang; dan\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang \n Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang dan pedoman penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten Kepahiang.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat Rejang Kepahiang serta memberlakukan dan menerapkan hukum adat Rejang Kepahiang di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang. Hal ini dilakukan dengan membentuk Lembaga Adat Rejang Kepahiang yang berkedudukan di ibukota kabupaten, yang bertugas menyusun kompilasi hukum adat, menetapkan peraturan terkait penerapan hukum adat, melakukan pembinaan terhadap Kutei Desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan hukum adat dan adat istiadat Rejang Kepahiang. Lembaga ini juga bertugas melestarikan seni budaya dan benda-benda pusaka, serta memberikan gelar adat dan kehormatan.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Sekretariat Lembaga Adat Rejang Kepahiang yang bertugas membantu pelaksanaan tugas lembaga adat. Pendanaan lembaga adat bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lain yang sah. Selain itu, peraturan ini memungkinkan pembentukan Lembaga Adat Kutei Desa dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan yang bertugas memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, seni budaya, dan benda-benda pusaka, serta menyelesaikan pelanggaran dan sengketa adat. Hubungan antara Lembaga Adat Rejang Kepahiang, Lembaga Adat Kutei Desa, dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan bersifat fungsional, yang diwujudkan melalui pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat dilakukan melalui sidang musyawarah lembaga adat kutei desa atau lembaga adat kutei kelurahan.

","transitional_provisions","1. Pengisian pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang untuk pertama kalinya dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang dengan melibatkan Badan Musyawarah Adat Desa dan/ atau Lembaga Adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan, paling lambat bulan Desember 2016.\n2. Persyaratan dan tata cara pengisian pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Badan Musyawarah Adat Kepahiang.\n3. Semua peraturan dan keputusan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang masih tetap berlaku sampai diganti dengan peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPAHIANG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
ON
ENACTMENT AND APPLICATION OF REJANG KEPAHIANG CUSTOMARY LAW

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPAHIANG,

\n\n \n \n

Considering :

that the recognition and protection of the rights of the Kepahiang customary law community is one of the important legal political steps that must be taken in order to implement the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in order to fulfill Human Rights and obligations that must be carried out by the State to realize respect for the rights of customary law communities;
that the existence of the Rejang Kepahiang Customary Law Community with its local wisdom as a customary law community in Kepahiang Regency is still alive and is part of the community component whose existence must be recognized and respected by the state;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff5ef56a-96b1-46bf-ab69-dbb985362962","actionData","errors"]