[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff59511e-4152-4e46-a9aa-413e8c386c19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidoarjo","place_of_enactment","Sidoarjo","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perdagangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 No 5 dan TLD No 68
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima \r\ndi Kabupaten Sidoarjo telah berdampak pada \r\nterganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan \r\nkebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan;\r\nb. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah \r\nsatu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam \r\nusaha perdagangan sektor informal sehingga perlu \r\ndilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan \r\nmengembangkan usahanya guna menunjang \r\npertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus \r\nsebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang \r\ndagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan \r\nharga yang relatif terjangkau;\r\nc. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta\r\nkawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka\r\nperlu pengaturan mengenai penataan dan \r\npemberdayaan pedagang kaki lima;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan \r\nPemberdayaan Pedagang Kaki Lima \n Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang \r\nKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4279);\r\n\r\n4. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 tentangJalan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4444)\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang \r\nPenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang \r\nPemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 \r\nNomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4866); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun2012 \r\ntentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor \r\n607);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun \r\n2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten \r\nSidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun \r\n2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman \r\nMasyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo \r\nTahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46); \n peraturan ini mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, penataan PKL, pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, zona larangan, pemberdayaan PKL, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dna pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n jumlah 15 halaman + penjelasan 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah PKL yang berdampak pada gangguan lalu lintas, estetika, kebersihan, dan fungsi prasarana perkotaan. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL, mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, dan aman.

Ketentuan substansial meliputi:

Pendataan dan pendaftaran PKL oleh Perangkat Daerah bersama aparat kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
Penetapan lokasi PKL yang sesuai peruntukannya (permanen dan sementara) dan lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
Pengaturan jenis tempat usaha PKL (tidak bergerak dan bergerak).
Pendaftaran PKL lama dan baru, dengan persyaratan yang berbeda.
Prosedur permohonan, penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL).
Hak dan kewajiban PKL, termasuk kewajiban mematuhi peraturan, menjaga kebersihan, dan tidak mengganggu lalu lintas.
Larangan bagi PKL, seperti berjualan di zona terbatas, mengubah fasilitas umum, dan memindahtangankan TDU PKL.
Penetapan lokasi atau kawasan PKL oleh Bupati berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan.
Pemindahan PKL yang tidak sesuai peruntukan dan penghapusan lokasi PKL.
Peremajaan lokasi PKL untuk meningkatkan fungsi prasarana dan sarana.
Pemberdayaan PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, peningkatan produksi, pengembangan jaringan dan promosi, serta pembinaan dan bimbingan teknis.
Monitoring dan evaluasi oleh Bupati terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

Peraturan ini juga mengatur kerjasama PKL antar Daerah dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan PKL.

","transitional_provisions","1. Semua izin atau tanda daftar PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pencabutan TDU PKL;\n c. pembongkaran paksa; dan\n d. pengenaan Denda\n2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDOARJO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SIDOARJO REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ON
STRUCTURING AND EMPOWERING STREET VENDORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY REGENT OF SIDOARJO

\n\n \n \n

Considering:

that the increasing number of street vendors in Sidoarjo Regency has had an impact on disrupting the smooth flow of traffic, aesthetics and cleanliness, as well as the function of urban area infrastructure;
that street vendor activities are one of the people's economic enterprises engaged in the informal sector trade, so it is necessary to empower them to improve and develop their businesses to support community economic growth and at the same time as one of the options in providing merchandise needed by the community at relatively affordable prices;
that in order to create an orderly, clean, healthy, neat and beautiful environment and area, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff59511e-4152-4e46-a9aa-413e8c386c19","actionData","errors"]