[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff45b084-ca84-400a-a26e-f31a4a33fff5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-12-02","effective_date","2013-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Besar","place_of_enactment","Janto","theme","Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh besar
2013
Qanun NO. 12, BD.2013/No.12
Qanun TENTANG Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:	\n \n Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan Perwakilan rakyat disetiap kabupaten kota, dan untuk menunjang kinerja setiap DPRK di Kabupaten Aceh Besar maka perlu ditetapkan Qanun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar. \n Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; Uu No.1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Uu No.33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2006; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 2010. \n Ketentuan Umum, Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang dan DPRK, Pengelolaan Keuangan DPRK, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar. Latar belakangnya adalah untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Tujuan dari Qanun ini adalah untuk menetapkan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar.\n\nKetentuan substansial dalam Qanun ini meliputi:\n\n- **Kedudukan Protokoler:** Mengatur tata cara penghormatan, perlakuan, dan tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi, termasuk acara pemerintah di ibukota kabupaten, kecamatan, dan gampong, serta acara yang dihadiri oleh pejabat pemerintah.\n- **Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK:** Mengatur penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan badan musyawarah, tunjangan badan legislasi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan komisi. Selain itu, diatur pula tunjangan komunikasi intensif, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/dinas, kendaraan dinas pimpinan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, bantuan biaya pengurusan jenazah, dan uang jasa pengabdian.\n- **Belanja Penunjang Kegiatan DPRK:** Mengatur belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRK untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRK, serta belanja penunjang operasional Pimpinan DPRK.\n- **Pengelolaan Keuangan DPRK:** Mengatur penyusunan belanja Pimpinan dan Anggota DPRK ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK, serta pengelolaan belanja DPRK oleh Sekretariat DPRK.","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF ACEH BESAR REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
THE PROTOCOLARY AND FINANCE POSITION OF THE LEADERSHIP AND
MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF ACEH BESAR REGENCY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ACEH BESAR,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 21 of 2007 concerning the Third Amendment to Government Regulation Number 24 of 2004 concerning the Protocolary and Finance Position of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives, the Qanun of Aceh Besar Regency Number 11 of 2006 concerning the First Amendment to the Qanun of Aceh Besar Regency Number 01 of 2005 concerning the Protocolary and Finance Position of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives of Aceh Besar needs to be replaced for improvement;
that based on the Provisions of Article 28

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff45b084-ca84-400a-a26e-f31a4a33fff5","actionData","errors"]