[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff4406b2-2b5a-4ac6-ba81-e9e1dada5aae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-09-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berkomunikasi, sehingga keberadaan pengaturan menara telekomunikasi sangat penting untuk menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi serta menyeimbangkan hak tersebut dengan kepentingan pemerintah untuk melindungi masyarakat; \r\nb. bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat terhadap tingkat kebutuhan atas sarana telekomunikasi yang semakin meningkat dan guna mendukung aktivitas sehari-hari, peningkatan ini dibarengi dengan pertumbuhan menara telekomunikasi sebagai infrastruktur bagi para penyedia jasa telekomunikasi untuk memberi layanan telekomunikasi; \r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pungutan retribusi terhadap penyedia jasa telekomunikasi; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \n Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian untuk menara telekomunikasi di Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020. \n Jumlah Halaman 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Buton Utara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi, menyeimbangkan hak tersebut dengan kepentingan pemerintah dalam melindungi masyarakat, serta menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek pengawasan, pengendalian, dan kepentingan umum, kecuali menara yang digunakan untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, atau digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, ORARI, RAPI, dan pemancar siaran televisi. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian untuk Menara Telekomunikasi.

Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dan dipungut di wilayah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengawasan dan pengendalian. Besarnya tarif dihitung berdasarkan rumus TP x TR = RPMT (Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi). Tarif ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

Masa retribusi adalah 1 tahun setelah terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dipungut oleh Dinas dan disetorkan ke Kas Daerah. Pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk biaya administrasi, penyuluhan, dan transportasi pengawasan.

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati, yang harus diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan. Kelebihan pembayaran retribusi dapat dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga. Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga. Jika retribusi tidak atau kurang dibayar, Bupati dapat menerbitkan STRD. Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.

","transitional_provisions","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER YEAR 2020
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that the public has the right to communicate, so the existence of telecommunication tower arrangements is very important to guarantee the public's right to communicate and balance these rights with the government's interest in protecting the public;
that along with the development of the community towards increasing levels of need for telecommunication facilities and to support daily activities, this increase is accompanied by the growth of telecommunication towers as infrastructure for telecommunication service providers to provide telecommunication services;
that to implement the provisions of Article 110 paragraph (1) letter n and Article 156

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff4406b2-2b5a-4ac6-ba81-e9e1dada5aae","actionData","errors"]