[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff3d819f-d71b-464a-846b-f16b2cb80636","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019","number","14","year","2019","published_date","2019-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARA - KESEHATAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2019/ No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik sesuai UUD NRI Tahun 1945, bahwa Perda Prov. Jabar No. 11 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perundang undangan sehingga perlu diganti dan menetapkan Perda Prov. Jabar tentang Penyelenggaraan Kesehatan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. \n Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Yang Meliputi Ketentuan Umum, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Upaya Kesehatan, Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kerja sama, Akreditasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Koordinasi, Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 dicabut. \n 24 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat Jawa Barat agar dapat hidup produktif dan berkualitas, mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan berdasarkan hak asasi manusia, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan. Tanggung jawab penyelenggaraan kesehatan berada pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan sesuai kewenangan, termasuk menyediakan lingkungan fisik dan sosial yang sehat, fasilitas kesehatan, sumber daya kesehatan, akses informasi, edukasi, dan upaya kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat terkait kesehatan, upaya kesehatan yang meliputi UKP dan UKM dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta fasilitasi kefarmasian dan alat kesehatan. Selain itu, diatur pula mengenai sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kerja sama, akreditasi, penelitian dan pengembangan kesehatan, koordinasi, standar pelayanan minimal, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan yang telah ada sebelum peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Penyelenggara kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36, dan Pasal 39 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis;\nc. pembatasan kegiatan penyelenggaraan Kesehatan;\nd. pembekuan kegiatan penyelenggaraan Kesehatan;\ne. ganti rugi dan/atau denda; dan\nf. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217844/perda-prov-jawa-barat-no-11-tahun-2010","bdee4dcb-608d-4bd3-93d4-7632f5a81588","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA
REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING
HEALTH ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that to achieve a good quality of life and well-being, optimal health services are needed for everyone through the development and improvement of the health system in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that Regional Regulation of West Java Province Number 11 of 2010 concerning Health Administration is no longer in accordance with the needs and laws and regulations, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Java Province concerning Health Administration;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 11 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff3d819f-d71b-464a-846b-f16b2cb80636","actionData","errors"]