[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff3b4368-e53e-422b-b911-c19123126de9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.04/2010","number","146/PMK.04/2010","year","2010","published_date","2010-08-27","effective_date","2010-09-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 146/PMK.04/2010, BN 2010/ NO 413; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2010. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait tata cara pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kebijakan ini melengkapi pengaturan di bidang kepabeanan dan perpajakan yang telah ada sebelumnya. Peraturan ini menetapkan bahwa pemasukan Barang Kena Cukai dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan dan melalui kawasan pabean yang ditunjuk. Barang Kena Cukai yang dimasukkan ke Kawasan Bebas diberikan pembebasan cukai. Selain itu, peraturan ini mengatur bahwa pengeluaran Barang Kena Cukai dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean harus melunasi cukai sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali jika mendapatkan fasilitas pembebasan cukai. Pengangkutan Barang Kena Cukai harus dilindungi dengan dokumen CK-FTZ, kecuali untuk hasil tembakau yang sudah dilunasi cukainya. Barang Kena Cukai yang dijual di Kawasan Bebas harus mencantumkan tulisan 'Khusus Kawasan Bebas' pada kemasannya.

","transitional_provisions","

1. Pelanggaran atas ketentuan pemasukan barang kena cukai ke Kawasan Bebas atau kewajiban pencantuman tulisan 'Khusus Kawasan Bebas' pada kemasan penjualan eceran akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau harus dilunasi cukainya.
2. Pengecualian pencantuman tulisan 'Khusus Kawasan Bebas' berlaku sampai dengan tanggal pemasukan ke Kawasan Bebas paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

","sanctions","

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pemasukan barang kena cukai ke Kawasan Bebas atau kewajiban pencantuman tulisan 'Khusus Kawasan Bebas' akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau harus dilunasi cukainya.

","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PMK No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/152739/pmk-no-47pmk042012","6ec508df-e370-4820-8ae8-6b9e0b8d6d3b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 146/PMK.04/2010
CONCERNING
PROCEDURES FOR ENTRY AND RELEASE OF EXCISABLE GOODS
TO AND FROM AREAS DESIGNATED AS
FREE TRADE ZONE AND FREE PORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide legal certainty for the
entry and release of Excisable Goods to and
from areas designated as Free Trade
Zone and Free Port, it is necessary to
regulate the procedures for entry and
release of Excisable Goods to and from areas
designated as Free Trade Zone and Free
Port;
that excise regulation for Free Trade
Zone and Free Port as
referred to in letter a, complements the regulations in the field of
customs clearance and taxation for the Free Trade
Zone and Free Port that previously existed;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, and in order to
implement the provisions of Article 14 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff3b4368-e53e-422b-b911-c19123126de9","actionData","errors"]