[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff22a958-eef9-430a-ab78-b07b4a25b842","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangli","place_of_enactment","Bangli","theme","Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PEMBENTUKAN-DAN-PENGELOLAAN-BADAN-USAHA-MILIK-DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dipandang perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; \n Undang-Undang Nomor 69 Tabun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA DAN PEMBENTUKAN BUMDES; 3. ORGANISASI; 4. HAK DAN KEWAJIBAN; 5. JENIS USAHA DAN PERMODALAN; 6. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN; 7. KERJASAMA; 8. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; 9. PEMBUBARAN DAN PENOURUSAN HARTA; 10. PEMBINAAN; 11. PENGAWASAN; 12. GANTI RUGI; 13. PENYIDIKAN; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keuangan pemerintahan desa dan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi perdesaan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan BUMDes: BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Desa. Setiap desa hanya dapat mendirikan satu BUMDes. Pembentukan BUMDes harus didasarkan pada inisiatif pemerintah desa atau masyarakat, potensi usaha ekonomi masyarakat, kebutuhan masyarakat, sumber daya desa yang belum optimal, sumber daya manusia yang mampu mengelola, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa.
Organisasi BUMDes: Terdiri dari Pengelola dan Pengawas. Pengelola terdiri dari Penasehat (ex officio dijabat oleh Perbekel) dan Pelaksana Operasional (manager, sekretaris, bendahara, kepala unit usaha). Pengurus BUMDes dipilih dan diberhentikan melalui musyawarah desa dengan masa bakti 5 tahun. Pengawas dipilih oleh masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme.
Hak dan Kewajiban: Pengurus berhak mendapat imbalan bulanan dan jaminan kenyamanan kerja. Pengawas dan Penasehat berhak mendapat imbalan tahunan. Pengurus wajib melaksanakan tugas sesuai jabatan, Pengawas wajib melakukan pengawasan berkala, dan Penasehat wajib memberikan saran.
Jenis Usaha dan Permodalan: Jenis usaha meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil/rumah tangga. Modal BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, atau kerjasama usaha.
Pembagian Keuntungan: Keuntungan bersih BUMDes dibagi untuk cadangan modal (50%), pendapatan asli desa (30%), jasa produksi (10%), dana pembinaan dan pengawasan (5%), dan dana sosial (5%).
Kerjasama: BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama.
Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban: Pengurus menyusun rencana kerja dan anggaran, melakukan tutup buku bulanan, dan melaporkan pertanggungjawaban tahunan kepada Perbekel dan BPD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang menggunakan nama BUMDes secara tidak sah diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n2. Pengurus dan karyawan yang melakukan tindakan pidana dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANGLI REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ON
GUIDELINES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGLI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the village government's finances in
the administration of government and increase community income
through various community economic activities in rural areas, it is deemed
necessary to establish Village-Owned Enterprises according to needs and
village potential;
that to implement the provisions of Article 81 paragraph (1) of the Government Regulation Number 72 Year 2005 on Villages, it is necessary to regulate\nGuidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises;
that based on the considerations as referred to in letters a\nand b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Guidelines for\nthe Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff22a958-eef9-430a-ab78-b07b4a25b842","actionData","errors"]