[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff131e70-e9f0-4735-ab6b-509da77a9963","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Cara tuntunan ganti Kerugian daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar No. 21 Tahun 2008","number","21","year","2008","published_date","2008-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","Tata Cara tuntunan ganti Kerugian daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara tuntunan ganti Kerugian daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2008/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara tuntunan ganti Kerugian daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa atas kekurangan kekayaan dan/atau keuangan daerah yang menyebabkan suatu kerugian, maka untuk memulinkan keadaan dimaksud, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian tersebut;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur dalam suatu tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah;\r\nc.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4263):\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negera/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4652);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\nPembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n4593}:\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);\r\n18. ⁠Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah\r\nLaporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dar Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun\r\n2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daarah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang\r\nPengelofaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomar 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);\r\n21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Jederal Departemen, unit pengawasan Lembaga Pemeritah Non Departemen, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Takalar;\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.\r\n23. ⁠Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomer 04 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota DPRD Kabupaten Takalar.\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : RUANG LINGKUP\r\nBAB III : PENGENAAN GANTI KERUGIAN\r\nBAB IV : SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN\r\nBAB V : PEMERIKSAAN\r\nBAB VI : TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH\r\nBAB VII : PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH\r\nBAB VIII : PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH\r\nBAB IX : KADALUARSA\r\nBAB X : PEMBEBASAN\r\nBAB XI : PENGHAPUSAN\r\nBAB XII : PENYETORAN\r\nBAB XIII : MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH\r\nBAB XIV : KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB XV : KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVI : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Latar belakangnya adalah perlunya memulihkan keuangan daerah akibat kekurangan kekayaan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pihak yang dikenakan tuntutan**: Pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain (pejabat negara atau pihak ketiga) yang menjadi penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.\n2. **Kewajiban**: Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau lalai sehingga merugikan daerah wajib mengganti kerugian.\n3. **Sumber Informasi**: Informasi kerugian daerah dapat berasal dari hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah (APIP), pengawasan atasan, media massa, atau pengaduan masyarakat.\n4. **Pelaporan**: Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan BPK paling lama 7 hari kerja setelah diketahui.\n5. **Penyelesaian Kerugian**: Penyelesaian dapat dilakukan melalui upaya damai (penggantian tunai/angsuran), tuntutan ganti kerugian biasa, atau pencatatan.","transitional_provisions","1. Penuntutan/penyelesaian kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TAKALAR REGENCY
YEAR 2008 NUMBER 21

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2008
ON
PROCEDURES FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

Published By :
LAW AND LEGISLATION SECTION
SECRETARIAT OF TAKALAR REGENCY

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2008
ON
PROCEDURES FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n

Considering:

that due to the deficiency of regional assets and/or keuangan that causes a loss, then to restore the intended situation, it is necessary to regulate a procedure for settling the loss;
that to implement the provisions of Article 144 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2005 on Regional Finance Management and Article 82 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2006 on Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff131e70-e9f0-4735-ab6b-509da77a9963","actionData","errors"]