[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff0d5579-adb3-419c-aeef-774737698498","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

- PERUBAHAN- ATAS - PERATURAN DAERAH - NOMOR 10 TAHUN 2010 -
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan prinsip pajak yang baik agar tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, maka terhadap besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2010 tentang Pajak Daerah\r\n\r\n\r\n \n Dasar hukum Dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, UU No 28 Tahun 1959, UU No 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008, UU No 33 Tahun 2OO4, UU N0 28 Tahun 2OO9, Perda Kabupaten Muara Enim No 10 Tahun 2010. \n Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Nama, subjek Objek, Pajak Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi Pasal 7 ayat (2) huruf g mengenai objek pajak hiburan, Pasal 32 mengenai besaran tarif pajak hiburan, dan Pasal 53 mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perubahan pada Pasal 7 mencakup penyesuaian terhadap jenis hiburan yang dikenakan pajak. Pasal 32 mengatur tarif pajak untuk berbagai jenis hiburan seperti pertunjukan film, pagelaran busana, diskotik, karaoke, dan permainan bilyar. Pasal 53 menetapkan tarif PBB-P2 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu 0,1% untuk NJOP hingga Rp. 999.999.999,- dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,-. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kata \"golf\" dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perlunya menyesuaikan tarif PBB-P2 agar tidak menghambat mobilitas penduduk dan ekonomi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2010
CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARA ENIM,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Constitutional Court Decision Number
52/PUU-IX/2011 which was pronounced in the Plenary Session
of the Constitutional Court on July 13, 2012,
stated that the word \"golf\" in Article 42 paragraph (2) letter
g of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes
and Regional Retribution is contrary to the Law
Basic Law of the Republic of Indonesia of 1945 and does not
have binding legal force;
that in order to implement good tax principles so that
does not cause a high cost economy or hinder
population mobility in fulfilling the obligation to pay
regional taxes, then the amount of Land and
Building Tax in Rural and Urban Areas needs to be
change;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff0d5579-adb3-419c-aeef-774737698498","actionData","errors"]