[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff05445e-1ae1-448f-820c-531737881778","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-11-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah","place_of_enactment","Karang Tinggi","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki arti penting dalam menopang ketahanan masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. SDM belum disertai kemampuan yang memadai. \n UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUU Nomor 24 Tahun 2008\r\nUU Nomor 20 Tahun 2008\r\nUU Nomor 1 Tahun 2013\r\nUU Nomor 23 Tahun 2014\r\nPP Nomor 44 Tahun 1997\r\nPP Nomor 32 Tahun 1998\r\nPerpres Nomor 17 Tahun 2013 \n Asas UMKM, tujuan pengaturan UMKM, prinsip pemberdayaan UMKM, kriteria UMKM, perencanaan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan, evaluasi dan pelaporan, bentuk-bentuk pemberdayaan, pendekatan kelompok, sentra dan klaster, Pemda memfasilitasi penciptaan iklim usaha, aspek pendanaan, aspek sarana dan prasarana, aspek informasi usaha, aspek kemitraan, aspek perizinan usaha, aspek kesempatan berusaha, aspek promosi dagang, perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan jejaring sosial, sanksi administratif, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Latar belakangnya adalah pentingnya UMKM dalam menopang ketahanan masyarakat, meningkatkan ekspor non-migas, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Namun, SDM yang terlibat dalam UMKM masih kurang dalam manajemen, permodalan, pemasaran, dan teknologi.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pemberdayaan UMKM, termasuk:

Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan UMKM.
Bentuk-bentuk pemberdayaan seperti fasilitas modal, dukungan bahan baku, pendidikan dan pelatihan, pelibatan dalam pameran dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta fasilitas HAKI.
Pendekatan kelompok, sentra, dan klaster dalam pemberdayaan UMKM.
Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai aspek seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Perlindungan usaha UMKM dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
Pengembangan usaha UMKM dalam bidang bahan baku, teknologi produksi, desain produk, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Pembiayaan dan penjaminan UMKM melalui APBD, penyisihan laba BUMN/BUMD, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Kemitraan dan jejaring sosial antara UMKM dan usaha besar.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendukung UMKM dalam berbagai aspek tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh usaha mikro, kecil dan menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka kepada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya diberikan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendaptakan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa ang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, Pasal 31 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf c di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara maka kepada yang bersangkutan dberi sanksi sesuai dengan kententuan pereturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BENGKULU REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
CONCERNING
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that micro, small and medium enterprises in Central Bengkulu Regency as business actors have an important meaning, role and strategic position in supporting community resilience and as a vehicle for increasing non-oil and gas exports, creating jobs and alleviating poverty;
that the human resources involved in these micro, small and medium enterprises have not been accompanied by adequate capabilities in the fields of management, capital, marketing, technology and the ability to compete;
that micro, small and medium enterprises as one of the economic development actors of Central Bengkulu need to be empowered in a comprehensive,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff05445e-1ae1-448f-820c-531737881778","actionData","errors"]