[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fed4eb46-5179-45a4-a706-9a8ef3675093","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 11 Tahun 2023 tentang PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN \r\nUSAHA MIKR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN \r\nUSAHA MIKR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKR
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN \r\nUSAHA MIKR
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, memiliki peran dan\r\nkedudukan yang strategis dalam peningkatan\r\nkesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat,\r\nmembuka lapangan kerja serta berperan di dalam\r\npenanggulangan kemiskinan; \r\nb. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha\r\nMikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis\r\ndalam meningkatkan perekonomian Kota Parepare,\r\ndiperlukan peranan Pemerintah Daerah Kota dalam\r\nmendorong dan memberi pelindungan serta peluang\r\nberusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran\r\nsecara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang\r\n\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor\r\n2\r\nTahun\r\n2022\r\ntentang\r\nCipta\r\nKerja\r\nMenjadi\r\n\r\nUndang-Undang,\r\n\r\nsalah satu urusan pemerintahan wajib\r\nyang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah\r\nurusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha\r\nmikro; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan,\r\ndan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang\r\nPerkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); \r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan\r\nPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor\r\n33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha\r\nMikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\n\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); \r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga\r\nKeuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang \r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6845); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\n\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang\r\nPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian\r\ndan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3540); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang\r\nPembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang\r\nModal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang\r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6617); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang\r\nKemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi\r\ndan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6619); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP\r\nBAB III : RUANG LINGKUP \r\nBAB IV : KOPERASI\r\nBAB V : USAHA MIKRO\r\nBAB VI : PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO\r\nBAB VII : PELINDUNGAN USAHA DAN IKLIM USAHA\r\nBAB VIII : KEWAJIBAN DAN LARANGAN\r\nBAB IX : MONITORING DAN EVALUASI\r\nBAB X : SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XI : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberdayakan, mengembangkan, dan melindungi koperasi dan usaha mikro di wilayah Kota Parepare. Latar belakangnya adalah peran strategis koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Pemerintah Daerah Kota Parepare memiliki kewenangan untuk urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n- Pembinaan kelembagaan koperasi, termasuk fasilitasi pengesahan akta badan hukum, penerbitan nomor induk berusaha, dan perubahan anggaran dasar.\r\n- Penguatan koperasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi permodalan, dan pemasaran produk.\r\n- Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi.\r\n- Penguatan usaha mikro melalui fasilitasi permodalan, promosi, kemitraan, dan pendampingan pengelolaan usaha.\r\n- Penumbuhan iklim usaha mikro yang kondusif melalui pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, dan promosi.\r\n- Pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan usaha mikro, termasuk pemberian insentif dan permodalan.\r\n- Pelindungan usaha dan iklim usaha bagi koperasi dan usaha mikro.\r\n\r\nPeraturan ini juga mengatur kewajiban koperasi, seperti memiliki domisili hukum yang tetap, izin usaha, administrasi yang tertib, dan melaksanakan rapat anggota tahunan. Selain itu, terdapat larangan bagi koperasi, seperti melakukan persaingan tidak sehat dan usaha yang bertentangan dengan prinsip perkoperasian.","transitional_provisions","sanctions","Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf g (menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Dinas) dan Pasal 49 (kewajiban-kewajiban lainnya) dikenakan sanksi administratif berupa:\r\n\r\n1. Teguran tertulis.\r\n2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.\r\n3. Pencabutan izin usaha.\r\n4. Pembubaran Koperasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PAREPARE
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 11 OF 2023
CONCERNING
EMPOWERMENT, DEVELOPMENT, AND PROTECTION OF COOPERATIVES AND
MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that Cooperatives and Micro Enterprises, have a strategic role and position in improving the welfare of cooperative members and the community, creating jobs and playing a role in poverty reduction;
that in order to empower Cooperatives and Micro Enterprises which have a strategic position and role in improving the economy of Parepare City, the role of the Regional Government of the City is needed in encouraging and providing protection and conducive business opportunities in order to be able to realize their role optimally in economic development in the region;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fed4eb46-5179-45a4-a706-9a8ef3675093","actionData","errors"]