[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fed3550c-70a1-4c66-ae1f-f3c48b75b957","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KEPARIWISATAAN
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LD 2011/19
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Ciamis sebagai daerah\r\ntujuan wisata yang dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai\r\nbudaya, agama dan karakteristik lokal serta menumbuhkan ekonomi\r\nDaerah, perlu adanya pengaturan yang mengatur secara utuh\r\nmenyeluruh guna menjadi dasar dalam penyelenggaraan pariwisata\r\ndi Kabupaten Ciamis; bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis\r\nsekarang ini masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti,\r\nsehingga baik Pemerintah Daerah, pelaku industri, wisatawan,\r\nmaupun masyarakat belum mampu memaksimalkan potensi wisata\r\nkabupaten Ciamis yang sangat memberikan manfaat bagi banyak\r\npemangku kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf\r\na dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan\r\nPeraturan Daerah.\r\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten\r\nPurwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang\r\nNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten\r\ndalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1968 Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/\r\nMKP/IV/2001, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/\r\nMKP.02, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor\r\n17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten\r\nCiamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan, waktu penyelenggaraan industri pariwisata, kewajiban, larangan, fasilitas kepariwisataan milik daerah, bentuk usaha dan permodalan, pelatihan ketenagakerjaan, pendaftaran usaha pariwisata, peran serta masyarakat, kelembagaan, penyidikan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011. \n Pasal 62\r\n(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah\r\nmengenai izin Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku lagi. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan Daerah mengenai izin Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung Kabupaten Ciamis sebagai daerah tujuan wisata dengan melindungi nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik lokal, serta menumbuhkan ekonomi daerah. Penyelenggaraan kepariwisataan meliputi pengembangan produk pariwisata (industri pariwisata dan atraksi pariwisata), pemasaran destinasi pariwisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha daya tarik wisata, dan usaha wisata tirta.\n\nKewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyediaan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memelihara aset daerah, mengawasi kegiatan kepariwisataan, dan menyelenggarakan pelatihan SDM pariwisata. Masyarakat, wisatawan, dan pengusaha pariwisata memiliki kewajiban masing-masing terkait pelestarian, keamanan, dan norma yang berlaku. Setiap orang dilarang merusak daya tarik wisata atau merugikan wisatawan. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.","transitional_provisions","1. Semua izin mengenai Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","1. Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan TDUP dan/atau kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.\n2. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, dan jika tidak diindahkan, dapat diusir dari lokasi.\n3. Orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP dan tidak melakukan pendaftaran ulang dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 19 OF 2011
CONCERNING
TOURISM MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support Ciamis Regency as a tourism destination that can promote and protect cultural values, religion and local characteristics and foster the regional economy, it is necessary to have regulations that comprehensively regulate in order to become the basis for the implementation of tourism in Ciamis Regency;
that the implementation of tourism in Ciamis Regency is currently not showing significant development, so that neither the Regional Government, industry players, tourists, nor the community have been able to maximize the tourism potential of Ciamis Regency which greatly benefits many stakeholders;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fed3550c-70a1-4c66-ae1f-f3c48b75b957","actionData","errors"]