[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","febd9197-3a55-4e89-807f-3360d24845ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-06-03","effective_date","2024-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Satu Data PEMERINTAHAN
2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 5, BN 2024 (322) : 26 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, perlu dilakukan keterpaduan data antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah; b. bahwa data antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan tata kelola secara seksama, terintegrasi \r\ndan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan \r\nPresiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden 9 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 \n Ketentuan ini mengatur: - Satu data pemerintahan; - Data pemerintahan dalam negeri; - Prinsip penyelenggaraan satu data pemerintahan dalam negeri; - Penyelenggaraan satu data pemerintahan dalam negeri; - Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; - Pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi; - Pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Pasal 50 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ketentuan Umum mengenai Walidata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan Ketentuan Umum mengenai Walidata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri ini.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, yang bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintahan Dalam Negeri, memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan/atau instansi daerah, dan mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

\n\n

Data Pemerintahan Dalam Negeri mencakup berbagai bidang di tingkat Kementerian dan Pemerintahan Daerah, meliputi politik dan pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, pembangunan daerah, pemerintahan desa, keuangan daerah, kependudukan dan pencatatan sipil, pengawasan internal, pengembangan sumber daya manusia aparatur, kajian strategis, pendidikan dan kepamongprajaan, dukungan administrasi, serta urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan lainnya.

\n\n

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan/atau data induk. Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari Pembina Satu Data, koordinator, Walidata, Walidata pendukung, dan Produsen Data. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait.

\n\n

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Perencanaan data dituangkan dalam rencana data Kementerian, yang mencakup penentuan daftar data yang akan dikumpulkan, data prioritas, dan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data sesuai standar data dan jadwal yang ditentukan, disertai dengan metadata. Walidata memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
REGARDING
ONE DATA FOR GOVERNMENT ADMINISTRATION WITHIN THE COUNTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to carry out the task of organizing
affairs in the field of government administration within the country, it is necessary
to integrate data between the Ministry of Home
Affairs and the Regional Government;
that the data between the Ministry of Home Affairs and the
Regional Government as referred to in letter
a, needs to be carefully managed, integrated
and sustainably;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b and for the implementation
of the provisions of Article 14 paragraph (3) and Article 15 paragraph (2) of the Regulation
President Number 39 of 2019

","pdf_url","/proxy/pdf?id=febd9197-3a55-4e89-807f-3360d24845ef","actionData","errors"]