[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","febd03c1-5339-481b-a3c7-ef29f80a4123","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDi Kabupaten Magelang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDi Kabupaten Magelang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BENCANA - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDi Kabupaten Magelang\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan\r\ndemografis, Kabupaten Magelang merupakan\r\nwilayah rawan bencana yang berpotensi\r\nmenimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda\r\ndan dampak psikologis bagi masyarakat; bahwa bencana dapat menghambat dan\r\nmengganggu kehidupan dan penghidupan\r\nmasyarakat, pelaksanaan pembangunan dan\r\nhasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya\r\npenanggulangan secara sistematis, terencana,\r\nterkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat; bahwa upaya penanggulangan bencana\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf b di atas,\r\ndilaksanakan untuk memberikan perlindungan\r\nkepada masyarakat dari ancaman bencana dan\r\nmenjamin terselenggaranya penanggulangan\r\nbencana mulai dari prabencana, saat tanggap\r\ndarurat dan pascabencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten \r\nMagelang tentang Penyelenggaraan\r\nPenanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; eraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, prinsip dan tujuan, tanggung jawab dan wewenang, kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014. \n 53 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Latar belakangnya adalah bahwa Kabupaten Magelang merupakan wilayah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD bertugas membantu Bupati dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. BPBD memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, peran lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana (perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi), tanggap darurat (pengkajian cepat, penetapan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan prasarana vital), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Peraturan ini juga mengatur pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, lembaga usaha, dan masyarakat. Pengelolaan bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait dan BPBD.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir.","sanctions","1. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi tanpa analisis risiko bencana yang mengakibatkan bencana, dipidana penjara 3-6 tahun dan denda Rp300 juta - Rp2 miliar.\n2. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, pidana penjara 6-8 tahun dan denda Rp600 juta - Rp3 miliar.\n3. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara 8-10 tahun dan denda Rp3 miliar - Rp6 miliar.\n4. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja mendapatkan pemberatan hukuman.\n5. Menghambat akses kemudahan penanggulangan bencana dipidana penjara 3-6 tahun dan denda Rp2 miliar - Rp4 miliar.\n6. Menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dipidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun dan denda Rp6 miliar - Rp12 miliar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF MAGELANG REGENCY
YEAR 2014 NUMBER 3

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN MAGELANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering:

that geographically, geologically, hydrologically and demographically, Magelang Regency is a disaster-prone area that has the potential to cause casualties, property losses and psychological impacts on the community;
that disasters can hinder and disrupt the life and livelihood of the community, the implementation of development and its results, so it is necessary to make systematic, planned, coordinated, integrated, rapid and precise mitigation efforts;
that the disaster management efforts as referred to in letter b above, are carried out to provide protection to the community from the threat of disasters and ensure the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=febd03c1-5339-481b-a3c7-ef29f80a4123","actionData","errors"]