[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","feae59d8-0fbd-40eb-88e8-80a3a6cf3266","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 9, BN.2019/NO.632, peraturan.go.id : 8 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan tersebut meliputi larangan bagi Pemuka dan Tamping untuk membantu petugas di bidang administrasi perkantoran, administrasi teknis, registrasi, pelayanan medis kesehatan, dan pengamanan, serta larangan berada di lingkungan steril area. Selain itu, terdapat perubahan persyaratan untuk menjadi Pemuka dan Tamping, terutama bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang meliputi persyaratan tambahan seperti bersedia bekerjasama dengan penegak hukum, telah membayar lunas denda dan uang pengganti (khusus korupsi), serta telah mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI (khusus terorisme). Tugas Pemuka juga diperjelas, yaitu membantu kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, kebersihan lingkungan, dan kegiatan industri. Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping. Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Permenkumham No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133362/permenkumham-no-7-tahun-2013","19158619-1e06-44f1-835c-356a4cb51258","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

KEMENKUMHAM. Pemuka. Tamping. Perubahan.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
NUMBER 7 OF 2013 CONCERNING APPOINTMENT AND DISMISSAL OF
PEMUKA AND TAMPING IN PENAL INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to improve the role and encourage the participation of Prisoners in the implementation of coaching programs, it is necessary to pay attention to security and order within the Penitentiary;
that Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2013 concerning Appointment and Dismissal of Pemuka and Tamping in Penitentiaries needs to be adjusted to the requirements for appointment of Pemuka and Tamping so that it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=feae59d8-0fbd-40eb-88e8-80a3a6cf3266","actionData","errors"]