[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","feaa0601-ce58-4543-bc74-c62dadfcd9c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2019 tentang RENCANA UMUM ENERGI ACEH","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","RENCANA UMUM ENERGI ACEH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA UMUM ENERGI ACEH
2019
Qanun NO. 4, BD No.4/2019
Qanun TENTANG RENCANA UMUM ENERGI ACEH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\nbahwa energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, nasional, optimal dan terpadu;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah Aceh menyusun Rencana Umum Energi Aceh dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional dan ditetapkan dengan Qanun Aceh;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Umum Energi Aceh.\r\n \n Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 37 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 70 Tahun 2009, PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2017; Perpres No. 11 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2014; Perpres No. 22 Tahun 2017. \n Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi di Aceh, Inventarisasi dan Pemetaan Energi, Peran Badan Usaha Milik Aceh Dalam Rencana Umum Energi Aceh, Sistematika Rencana Umum Energi Aceh, Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.\r\n \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019. \n 95 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA) menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan energi di Aceh hingga tahun 2050. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi dengan mengoptimalkan sumber daya energi secara berkelanjutan. RUEA berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Aceh, Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola energi yang baik, menetapkan kebijakan pengelolaan energi yang mandiri, serta melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan energi. Kebijakan pengelolaan energi di Aceh meliputi mewujudkan ketersediaan, ketahanan, dan kedaulatan energi, serta meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Pemerintah Aceh dapat menunjuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk melakukan usaha penyediaan dan pengelolaan sumber daya energi. Qanun ini juga mengatur inventarisasi dan pemetaan energi, serta sistematika RUEA yang mencakup pendahuluan, kondisi energi Aceh saat ini dan ekspektasi masa mendatang, visi, misi, tujuan dan sasaran energi Aceh, kebijakan dan strategi pengelolaan energi Aceh, matriks program dan kegiatan, program optimis Aceh, dan penutup.","transitional_provisions","sanctions","1. BUMA yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administrasi, dan/atau sanksi adminitrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
ACEH ENERGY MASTER PLAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

GOVERNOR OF ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the Memorandum of Understanding
between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement
(Memorandum of Understanding Between The Government of
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15
August 2005), the Government of the Republic of Indonesia and the Aceh Freedom Movement affirm their commitment to
resolve the Aceh conflict peacefully, comprehensively,
sustainably and with dignity for all, and the parties
are determined to create conditions so that the Government
The People of Aceh can be realized through a process that
democratic and fair within the Unitary State of the Republic
Indonesia;
that energy has a very

","pdf_url","/proxy/pdf?id=feaa0601-ce58-4543-bc74-c62dadfcd9c0","actionData","errors"]