[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fea8a5c9-c6bb-4ac5-9c55-27c61e12de02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 21 Tahun 2016","number","21","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

teknologi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pengenalan, pemasyarakatan dan\r\nmeningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat\r\nterhadap pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat\r\nguna berbasis masyarakat.\r\nSesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 ten tang\r\nPemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan\r\nTeknologi Tepat Guna, perlu dilakukan pembinaan\r\npemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan\r\nPelaksanaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten\r\nBalangan.\r\nBerdasarkan pertimbangan tersebut, perlu perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan\r\ntentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis\r\nTeknologi Tepat Guna. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur\r\ntentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis\r\nTeknologi Tepat Guna (TTG), yang meliputi Ketentuan Umum, Sasaran, Prinsip, Mekanisme, Lembaga Pelayanan TTG, Pembinaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 12 Halaman, penjelasan 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan cipta karya inovasi berbasis teknologi tepat guna (TTG) di Kabupaten Balangan. Tujuannya adalah untuk mengenalkan, memasyarakatkan, dan meningkatkan motivasi serta kreativitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TTG berbasis masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan TTG, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat berkelanjutan, dan dilakukan secara sederhana.

Ketentuan Substansial:

Pemberdayaan masyarakat melalui TTG dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, legalitas, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, bermitra usaha, itikad baik, transformasi, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian yang memuat subjek, objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengakhiran, keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan.

Kegiatan pemberdayaan meliputi pemetaan kebutuhan, penjaringan/pengkajian, pengembangan penemuan/gagasan, pemasyarakatan, dan penerapan TTG. Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap cipta karya inovasi TTG, termasuk mengupayakan sertifikat paten. Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui gelar karya, lokakarya, temu informasi, pelatihan, lomba, magang, informasi dan edukasi, serta publikasi media massa.

Penerapan TTG dilakukan oleh masyarakat dengan pemberdayaan melalui penjaringan/sosialisasi, pelatihan, pemberian bantuan langsung (hibah dan bantuan sosial), dan pendampingan.

Lembaga pelayanan TTG terdiri dari Posyantek (tingkat Kecamatan) dan Wartek (tingkat desa/kelurahan), yang bertugas memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi, memfasilitasi pemetaan kebutuhan, menjembatani masyarakat dengan sumber TTG, memotivasi penerapan, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan, serta memfasilitasi penerapan TTG. Pembentukan Posyantek ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan Wartek dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bupati melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pendanaan dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BALANGAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 21 OF 2016
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE CREATIONS BASED ON
APPROPRIATE TECHNOLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to introduce, socialize, and increase public motivation and creativity towards the management and utilization of community-based appropriate technology;
that in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (3) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2010 concerning Community Empowerment through Appropriate Technology Management, it is necessary to foster community empowerment through the Development of Appropriate Technology Implementation in Balangan Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fea8a5c9-c6bb-4ac5-9c55-27c61e12de02","actionData","errors"]