[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fea61f91-91f3-4125-afd5-e14f7f0d3ffd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian Peternakan dan Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian Peternakan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA KELOLA PEMASARAN PRODUK PERTANIAN PERTERNAKAN DAN PERIKANAN
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian Peternakan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka tata kelola pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan petani Provinsi Lampung yang sejahtera dan berdaya saing; bahwa risiko usaha serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang akan memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha pertanian sehingga perlu melakukan afirmasi bagi petani di Provinsi Lampung dalam pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan; bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor\r\n19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan\r\nsistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian. \n Dasar Hukum PERDA ini adalah UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 31 Tahun 2004; UU NO. 16 Tahun 2006; UU NO. 18 Tahun 2009; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 18 Tahun 2012; UU NO 19 Tahun 2013; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 7 Tahun 2016; PP NO. 28 Tahun 2004; PP NO. 43 Tahun 2009; PP NO. 26 Tahun 2021; PP NO 29 Tahun 2021; Peraturan Mentri Pertanian NO. 82/Permentan/ OT.140/8/2013; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; Peraturan Mentri Perdagangan NO. 83 Tahun 2017; PERDA NO. 8 Tahun 2019. \n Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian, Pertenakan Dan Perikanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024. \n Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan. \n Lampiran File: 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 494).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pemasaran, meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani, melindungi petani dari risiko gagal panen dan harga, serta menumbuhkembangkan lembaga pembiayaan pertanian dan perikanan.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial. Pertama, perencanaan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan kondisi iklim, sumber daya alam, kebutuhan prasarana, teknis, ekonomi, kelembagaan, budaya, perkembangan teknologi, ketahanan pangan daerah, serta hasil produksi dan jumlah petani. Perencanaan ini merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Pertanian dan Perikanan, serta Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Kedua, penyelenggaraan pemasaran dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, pengaturan harga komoditas, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani dan ekonomi petani. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan, serta memfasilitasi pembiayaan dan permodalan. Pemerintah Daerah juga berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas yang menguntungkan bagi petani, memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan ekonomi petani.

Ketiga, pendanaan untuk fasilitasi, program, dan kebijakan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan juga dapat dilakukan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan petani. Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan lembaga perbankan untuk melayani kebutuhan modal bagi petani dan dapat membentuk Lembaga Pembiayaan Petani.

Keempat, dalam melakukan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan, petani dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan, penyelenggaraan, dan pembiayaan, meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Masyarakat juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAMPUNG GOVERNOR
LAMPUNG PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2024
CONCERNING
GOVERNANCE OF AGRICULTURAL PRODUCT MARKETING,
LIVESTOCK FARMING AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that the governance of agricultural product marketing, livestock farming and fisheries is one of the efforts to realize prosperous and competitive farmers in Lampung Province;
that business risks and an unbalanced market competition system will have a negative impact on the sustainability of farming enterprise, so it is necessary to affirm farmers in Lampung Province in marketing agricultural products, livestock farming and fisheries;
that based on Article 48 paragraph (1) of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fea61f91-91f3-4125-afd5-e14f7f0d3ffd","actionData","errors"]