[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fea37e56-0264-4f7d-be43-3133147138db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025","number","17","year","2025","published_date","2025-10-22","effective_date","2026-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - apbn
2025
Undang-undang (UU) NO. 17, LN 2025 (179), TLN (7144) : 50 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014; dan UU No. 1 Tahun 2022. \n UU ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026. \n Lampiran file: 2 berkas \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menopang sendi-sendi kehidupan bernegara, mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi di tengah tantangan domestik maupun global.

Secara substansial, APBN 2026 mencakup Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pendapatan Negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Belanja Negara dialokasikan untuk belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, layanan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertahanan semesta.

Pemerintah diberikan fleksibilitas untuk melakukan pergeseran anggaran guna mendukung program prioritas nasional, termasuk penanggulangan bencana dan pembiayaan investasi. Selain itu, diatur pula mengenai pengelolaan dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta pengelolaan subsidi yang lebih tepat sasaran. Undang-undang ini juga menetapkan sasaran pembangunan makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indeks kualitas lingkungan hidup, dengan tetap menjaga prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

","transitional_provisions","1. Segala kebijakan di bidang keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebelum berlakunya ketentuan mengenai penetapan berakhirnya status pandemi, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut.\n2. Pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan/atau pemindahan ibu kota negara dilakukan oleh otorita ibu kota nusantara dan dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsinya dengan anggaran yang bersumber dari APBN.\n3. Sampai dengan akhir tahun 2026, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur, kabupaten Kutai Kartanegara, dan kabupaten Penajam Paser Utara masih dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di wilayah ibu kota nusantara dengan alokasi TKD dan kewenangan pemungutan pajak/retribusi daerah yang dihitung sesuai kondisi awal.","sanctions","1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan indikator kinerja anggaran dan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2025
CONCERNING
STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2026

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that the State Revenue and Expenditure Budget plays an important role in supporting the foundations of state life and the administration of government, and therefore must be implemented efficiently, effectively, accountably, and transparently to realize the welfare of the people in accordance with the ideals and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fea37e56-0264-4f7d-be43-3133147138db","actionData","errors"]