[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fea34077-6390-4878-b581-68b5bcd7ccac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-11-18","effective_date","2013-11-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6fa64ff8-2d61-4fb8-bbc2-308bc8a51c11","Landasan Peraturan Perundangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 27 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 16 Th. 2010; Perpres No. 1 Th. 2007; Permendagri No. 53 Th. 2011; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2010; Perda No. 14 Th. 2011 \n PERDA ini mengatur mengenai perubahan ketentuan pada Perda No. 2 Th. 2010, yaitu Pasal 1 diubah; ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 diubah; Pasal 9 dihapus; ayat (1) Pasal 11 diubah; ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah; Pasal 13 dihapus; Pasal 14 dihapus; Pasal 15 dihapus; ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah; ayat (3) Pasal 26 diubah; ayat (2) Pasal 28 diubah; Pasal 46 diubah; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013. \n PERDA ini mengubah Perda No. 2 Th. 2010 \n 14 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan meliputi definisi dalam Pasal 1, penyusunan Prolegda (Program Legislasi Daerah) dalam Pasal 8, penghapusan Pasal 9, perubahan pada Pasal 11 mengenai penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, perubahan pada Pasal 12 mengenai pembahasan Rancangan Prolegda, penghapusan Pasal 13, 14, dan 15, perubahan pada Pasal 18 mengenai kajian Rancangan Peraturan Daerah oleh Balegda, perubahan pada Pasal 26 mengenai penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah, perubahan pada Pasal 28 mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda, dan perubahan pada Pasal 46 mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk membangun tertib administrasi dan meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, serta membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam pembentukan Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
CAPITAL CITY OF JAKARTA
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING FORMATION OF REGIONAL REGULATION
COPY

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

GOVERNOR OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF CAPITAL CITY OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Regional Regulation Number 2 of 2010, the procedures for the formation of Regional Regulations have been regulated;
that with the enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, several provisions in Regional Regulation Number 2 of 2010 as referred to in letter a, need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Formation of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fea34077-6390-4878-b581-68b5bcd7ccac","actionData","errors"]