[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fea30bd7-b5a6-4a4a-bdf2-1def05b84370","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":80,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-03-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Penanggulangan Kemiskinan.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-KEMISKINAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan.
ABSTRAK:	\n \n Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektoral dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, dan memerlukan keterpaduan program diantara institusi/lembaga dan pelaku usaha serta partisipasi masyarakat;\r\nAgar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dikuatkan melalui koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta pengutamaan kebijakan penanggulangan kemiskinan maka diperlukan peraturan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 25 Thn 2004; UU No. 40 Thn 2004; UU No. 11 Thn 2009; UU No. 13 Thn 2011; UU No. 23 Thn 2014; PP No. 21 Thn 1994; Perpres No. 13 Thn 2009; Perpres No. 15 Thn 2010; Permendagri No. 42 Thn 2010; Perda Kab. Bangka Barat No. 7 Thn 2016. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan; Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas; Hak dan Kewajiban; Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Pembiayaan; Peran Serta Pemerintahan Desa, Masyarakat dan Pelaku Usaha; Larangan; Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan terpadu. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menurunkan jumlah warga miskin, meningkatkan kapasitas dan kemampuan berusaha warga miskin, memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta mewujudkan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban warga miskin, kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam penanggulangan kemiskinan. Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan penanggulangan kemiskinan terdiri dari penetapan sasaran, penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, dan kelompok program penanggulangan kemiskinan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. Pembiayaan penanggulangan kemiskinan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Peran serta pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha juga diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
ON
POVERTY REDUCTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

Considering / Whereas:

that poverty is a multidimensional and multi-sectoral problem with diverse characteristics that must be addressed immediately because it concerns human dignity, and requires the integration of programs among institutions/agencies and business actors as well as community participation;
that in order for poverty reduction efforts to run optimally, effectively, efficiently, and programmatically in an integrated and sustainable manner, it is necessary to strengthen them through coordination, synchronization of preparation and implementation, and prioritizing poverty reduction policies, regulations are needed in the implementation of poverty reduction;
that based on the considerations as referred to in letters a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fea30bd7-b5a6-4a4a-bdf2-1def05b84370","actionData","errors"]