[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe9d86cc-112d-4637-a702-806c666b99b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003","number","16","year","2003","published_date","2003-10-12","effective_date","2003-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pajak Kendaraan di Atas Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-kendaraan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2003/No.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Kendaraan di Atas Air
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya Otonomi Daerah yang nyata sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah ;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan di Atas Air merupakan jenis Pajak Daerah Propinsi ;\r\nc. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b,dipandang perlu menetapkan Pajak Kendaraan Di Atas Air dengan Peraturan Daerah. \n Undang–undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang–undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan, tarif pajak dan cara penghitungan pajak, tempat dan kewenangan pemungutan, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan, penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan penetapan pajak, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa, uang perangsang, pembagian hasil pajak, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2003. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan dasar hukum pemungutan PKAA sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Objek dan Subjek Pajak:** PKAA dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air yang terdaftar di daerah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai KAA.\n2. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Dasar pengenaan PKAA adalah Nilai Jual KAA, yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atau faktor-faktor seperti penggunaan, jenis, merek, tahun pembuatan, isi kotor, dan kapasitas penumpang. Tarif PKAA ditetapkan sebesar 1,5%.\n3. **Tempat dan Kewenangan Pemungutan:** Pajak dipungut di tempat KAA terdaftar.\n4. **Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan:** Masa pajak adalah 12 bulan berturut-turut. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).\n5. **Penetapan Pajak:** PKAA ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.\n6. **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan:** PKAA harus dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. Peraturan ini juga mengatur tentang penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan sanksi administrasi.\n7. **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan:** Gubernur dapat melakukan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan pajak dalam kondisi tertentu.\n8. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak:** Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan PKAA berdasarkan permohonan Wajib Pajak.\n9. **Keberatan dan Banding:** Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.\n10. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:** Peraturan ini mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.\n11. **Kedaluwarsa:** Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.\n12. **Uang Perangsang dan Pembagian Hasil Pajak:** Instansi pemungut PKAA diberikan uang perangsang, dan hasil pungutan pajak dibagi antara daerah dan kabupaten/kota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah PKAA yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah PKAA yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 16 OF 2003
CONCERNING
WATER SURFACE VEHICLE TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement genuine Regional Autonomy in accordance with Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, it is deemed necessary to explore and develop sources of Regional income, especially Regional Taxes;
that based on Article 2 paragraph (1) letter a of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Water Surface Vehicle Tax is a type of Provincial Regional Tax;
that in connection with the matters in letters a and b, it is deemed necessary to stipulate the Water Surface Vehicle Tax with a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 10 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe9d86cc-112d-4637-a702-806c666b99b4","actionData","errors"]