[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe838476-6ffc-4d1b-9339-c2863f1064f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-08-04","effective_date","2022-08-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7ad52b5c-5c61-4ab1-a78d-dd24f9ef64db","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_name","Peraturan BNPT","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
2022
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 3, BN 2022 (754) : 50 hlm
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TENTANG Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam memenuhi hak setiap orang dalam\r\nmemperoleh layanan informasi publik yang lengkap,\r\nakurat, mudah, dan cepat, perlu memiliki standar\r\nlayanan informasi publik di lingkungan Badan Nasional\r\nPenanggulangan Terorisme;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan\r\nInformasi publik di lingkungan Badan Nasional\r\nPenanggulangan Terorisme, perlu menyusun dan\r\nmenetapkan standar informasi publik di lingkungan\r\nBadan Nasional Penanggulangan Terorisme;\r\nc. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam\r\npeningkatan penyelenggaraan layanan informasi publik\r\ndi lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme\r\ndiperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan\r\nlayanan informasi publik di lingkungan Badan Nasional\r\nPenanggulangan Terorisme;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi\r\nPublik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme; \n 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 4284) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018\r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15\r\nTahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang\r\nPemberantasan Tindak Pidana Terorisme MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6216);\r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang\r\nKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008\r\ntentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan\r\nNasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46\r\nTahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 30);\r\n5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme\r\nNomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nBadan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);\r\n6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang\r\nStandar Layanan Informasi Publik (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan\r\nBerita Negara Republik Indonesia Nomor 37); \n Bab I. Ketentuan Umum\r\nBab II. Penyelenggara Layanan Informasi Publik (atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas pelayanan informasi publik)\r\nBab III. Kategori Informasi Publik \r\nBab IV. Standar Layanan Informasi Publik\r\nBab V. Pelaporan\r\nBab Vi. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022. \n 50 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan ini mengatur tentang penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi publik di BNPT, serta untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Struktur penyelenggara layanan informasi publik di BNPT, yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur tanggung jawab, tugas, dan wewenang masing-masing unsur tersebut.
Kategori Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Standar layanan Informasi Publik, yang meliputi standar pengumuman, standar Permintaan Informasi Publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, standar pendokumentasian Informasi Publik, standar maklumat pelayanan, dan standar Pengujian Konsekuensi.
Prosedur pelaporan layanan Informasi Publik, yang mencakup penyusunan dan penyampaian laporan kepada Komisi Informasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang Pengujian Konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, serta prosedur pengubahan status informasi yang dikecualikan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Exempted Information is confidential Information in accordance with the Law, propriety, and public interest based on testing the consequences that arise if Information is given to the public and after careful consideration that closing Public Information can protect a greater interest than opening it or vice versa.
Public Information Classification is the determination of Information as Exempted Information based on laws and regulations.
Consequence Testing is testing the consequences that arise when Public Information is given to the public.
Public Information Applicant is a citizen and/or Indonesian legal entity that submits a request for Public Information within the National Counterterrorism Agency.
Information and Documentation Management Official, hereinafter abbreviated as PPID, is an information and documentation management official who is responsible in the field of storage, documentation,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe838476-6ffc-4d1b-9339-c2863f1064f8","actionData","errors"]