[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe8162dd-3731-499c-a1b9-ba88e4f98dd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-05-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN – PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No.189.2014/NOREG 4.5/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Thaun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 17 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:\r\n1.\tMaksud dan tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;\r\n2.\tPrinsip penyelenggaraan pendidikan;\r\n3.\tPengelolaan pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan Satuan Pendidikan.\r\n4.\tPenyelenggaraa pendidkan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;\r\n5.\tPenyelenggaraan pendidikan nonformasl;\r\n6.\tPendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;\r\n7.\tPenyelenggaraan pendidikan khusus, yang meliputi pendidikan inklusi, pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;\r\n8.\tSatuan pendidikan unggulan daerah;\r\n9.\tSatuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;\r\n10.\tKerja sama lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan;\r\n11.\tHak dan kewajiban peserta didik;\r\n12.\tPendidikan agama dan pendidikan keagamaan;\r\n13.\tPendidik dan tenaga kependidikan, meliputi ketentuan tentang jenis, tugas, dan tanggung jawab, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pembinaan karier, promosi, dan penghargaan, promosi dan penghargaan, larangan;\r\n14.\tPendirian dan pengembangan satuan pendidikan;\r\n15.\tPeran serta masyarakat melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah\r\n16.\tPeran serta perusahaanberupa pemberian dana kepedulian perusahaan yang menjadi kewajibannya. Besaran dana kepedulian diatur lebih lanjut oleh Bupati;\r\n17.\tPengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah;\r\n18.\tSanksi administratif dan ketentuan pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2014. \n - Pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n- Penetapan kebijakanbagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus layanan khusus memperoleh akses pelayanan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan serta penyelenggaraan dan fasilitas kompetisi diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan diatur dengan peraturan satuan pendidikan\r\n- Kurikulum muatan lokal diatur dengan Peraturan Bupati. \r\n- Syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.\r\n- Ketentuan mengenai hak peserta didik diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. \r\n- Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin pendirian dan pengembangan satuan pendidikan formal\r\n diatur dengan Peraturan Bupati. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan dan pengembangan diatur dengan Peraturan Bupati. \r\n- Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n- Besaran dana kepedulian perusahaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.\r\n- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih\r\nlanjut oleh Bupati. \n 108 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia, serta menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau. Pengelolaan pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan kebijakan daerah di bidang pendidikan, termasuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Pemerintah Daerah juga mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan dan pemerataan partisipasi pendidikan berdasarkan kecamatan, desa/kelurahan, usia, dan jenis kelamin.

\n\n

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dikelola berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

\n\n

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan formal (pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah), nonformal (lembaga kursus, kelompok belajar, PKBM, majelis taklim, dll.), dan informal (pendidikan keluarga dan lingkungan). Pendidikan khusus juga diatur, termasuk pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

\n\n

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah. Perusahaan juga berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pemberian dana kepedulian perusahaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pembekuan.\n2. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan sumber daya, pembekuan, atau penutupan satuan pendidikan.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan pendidikan nonformal dapat dikenai teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan.\n4. Pelanggaran terkait pendidikan unggulan daerah dapat dikenai teguran tertulis hingga pencabutan izin.\n5. Satuan pendidikan asing yang melanggar ketentuan kerjasama dikenai teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan.\n6. Peserta didik yang melanggar kewajiban dikenai peringatan, skorsing, atau dikeluarkan.\n7. Pendidik yang melalaikan tugas dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA TENGAH REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 29 paragraph (2) letter f of Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Management and Implementation of Education as amended by Government Regulation Number 66 of 2010 concerning Amendments to Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Management and Implementation of Education, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Management and Implementation of Education;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 2000 concerning the Establishment of the Province of Bangka Belitung Islands (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe8162dd-3731-499c-a1b9-ba88e4f98dd9","actionData","errors"]