[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe7b2011-f8ac-4c02-9c48-9e150820f06d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 Tahun 2010","number","06/PRT/M/2010","year","2010","published_date","2010-05-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 06/PRT/M/2010, jdih.pu.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal II ayat (I) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan dalam melaksanakan evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol melalui proses yang adil, terbuka, transparan dan bertanggung gugat, serta untuk mendapatkan kepastian BUJT yang memenuhi persyaratan dan kelayakan proyek guna kelangsungan pengusahaan jalan tol.\n\nKetentuan substansial meliputi evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol untuk ruas-ruas jalan tol tertentu dengan kondisi yang berbeda-beda, serta evaluasi pengalihan saham. Evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol meliputi evaluasi kemampuan keuangan BUJT dan evaluasi kelayakan finansial proyek jalan tol. Evaluasi kemampuan keuangan BUJT memperhatikan pendanaan dan kinerja BUJT atau pemegang saham, serta perjanjian kredit atau surat keterangan dari calon kreditur. Evaluasi kelayakan finansial proyek jalan tol mengacu pada ketentuan dan parameter dalam Dokumen Lelang atau PPJT, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana tanah bergulir dan land capping, jadwal pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi, biaya investasi yang telah disesuaikan, dan proyeksi pendapatan. Menteri dapat memberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, serta memberikan Kompensasi untuk meningkatkan kelayakan proyek. Jika belum memadai, Pemerintah dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk penyediaan tanah dan/atau konstruksi.","transitional_provisions","1. Penghasilan Saham yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER: 06/PRT/M/2010
ON
EVALUATION GUIDELINES FOR
CONTINUATION OF TOLL ROAD CONCESSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS,

Considering:

that to follow up the provisions of Article 23 paragraph (4) and Article II paragraph (I) letters a, b, c, d, and e of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2010 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 67 of 2005 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works concerning Evaluation Guidelines for the Continuation of Toll Road Concession;

In view of:

Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Road (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 Number 32, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe7b2011-f8ac-4c02-9c48-9e150820f06d","actionData","errors"]