[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe77a481-b6a5-4e5f-99e7-5f33331efa75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AIR limbah_domestik-pengelolaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No. 13/2017, TLD No. 81
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan daerah ini adalah:\r\nBahwa lingkungan yang bai dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD RI Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Perda Kabupaten temanggng No. 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, Perda Kabupaten temanggung No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2013-2018 \n Materi di dalam Peraturan Daerah ini adalah:\r\nKetentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPAL, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama dan Kemitraan, Pembiayaan, Izin Pembuangan Air Limbah, Larangan, Sanksi Administrasi, Retribusi Jasa Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, serta melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

Peraturan ini mengatur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang terdiri dari SPAL Terpusat (SPAL-T) dan SPAL Setempat (SPAL-S). SPAL-T meliputi skala perkotaan, permukiman, dan kawasan tertentu, dengan komponen sub sistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat. SPAL-S meliputi skala individual dan komunal, dengan komponen sub sistem pengolahan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja. Peraturan ini juga mengatur tentang Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sebagai bagian dari SPAL-S.

Penyelenggaraan SPAL meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Daerah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan air limbah domestik, termasuk menetapkan kebijakan, memberikan izin, menyelesaikan sengketa, dan melakukan pengawasan. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan pengelolaan air limbah yang layak, namun juga wajib mengelola air limbah yang dihasilkan dan membayar iuran jika menggunakan sistem terpusat.

Peran serta masyarakat diatur dalam SPAL-S dan SPAL-T, termasuk memberikan usul, dukungan, dan pengawasan. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan SPAL. Pembiayaan SPAL dapat bersumber dari masyarakat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah. Operator SPAL wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan terkait pengelolaan air limbah, sanksi administratif bagi pelanggar, serta ketentuan mengenai retribusi jasa pelayanan SPAL.

","transitional_provisions","sanctions","Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TEMANGGUNG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that a good and healthy environment, as well as optimal health status, are constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution, thus it is an obligation for the Regional Government to establish regional policies regarding health efforts and environmental management policies;
that based on the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, domestic wastewater management is a governmental affair of the Regional Government in the context of public service that must be carried out in a synergistic, sustainable and professional manner, in order to control domestic wastewater disposal, protect the quality of ground water and surface water,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe77a481-b6a5-4e5f-99e7-5f33331efa75","actionData","errors"]