[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe6765c3-c05e-4945-852f-fc63800e8d9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 4","number","4","year","2024","published_date","2024-04-22","effective_date","2024-05-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d1f23a35-5540-4151-bb73-e4522722652d","Tata Naskah Kedinasan","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Tata Naskah Dinas di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENULISAN – TATA NASKAH DINAS
2024
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 4, BN 2024 (279) / 125 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Tata Naskah Dinas di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, efektivitas, keautentikan serta keseragaman penyelenggaraan tata naskah dinas perlu menyusun pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara; \r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, kebijakan tata naskah dinas di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan daerah diatur oleh pimpinan lembaga negara atau kepala daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara; \n UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 62 Tahun 2022, Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021, dan Perka OIKN No. 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas, pembuatan Naskah Dinas, pengaman Naskah Dinas, pejabat penanda tangan Naskah Dinas, batasan kewenangan pejabat penanda tangan Naskah Dinas, dan pengendalian Naskah Dinas, yang digunakan dalam komunikasi kedinasan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. \r\nNaskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024. \n 125 hlm; 1 sd 32 (batang tubuh), 33 sd 125 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. \n\n Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, efektivitas, keautentikan serta keseragaman penyelenggaraan tata naskah dinas. Ruang lingkupnya meliputi jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas. \n\n Ketentuan substansial mencakup:\n 1. Jenis Naskah Dinas: arahan, korespondensi, dan khusus.\n 2. Naskah Dinas Arahan: pengaturan (peraturan perundang-undangan, instruksi, surat edaran, SOP), penetapan (keputusan), dan penugasan (surat perintah, surat tugas).\n 3. Naskah Dinas Korespondensi: internal (nota dinas, memorandum, disposisi, surat undangan internal) dan eksternal (surat dinas).\n 4. Naskah Dinas Khusus: surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaah staf, sertifikat, piagam penghargaan, dan notula.\n\n Peraturan ini juga mengatur pembuatan Naskah Dinas (dengan media kertas atau elektronik), penggunaan Lambang Negara atau Logo Otorita Ibu Kota Nusantara, penomoran, penggunaan kertas, amplop, tinta, jarak spasi, jenis huruf, batas tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, tanda tangan, paraf, cap, serta perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas. Pengamanan Naskah Dinas dilakukan dengan klasifikasi keamanan dan akses. Pejabat penanda tangan Naskah Dinas diatur kewenangannya. Pengendalian Naskah Dinas meliputi pengendalian Naskah Dinas masuk dan keluar.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE AUTHORITY OF THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
OFFICIAL CORRESPONDENCE MANAGEMENT
WITHIN THE AUTHORITY OF THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE HEAD OF THE AUTHORITY OF THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide convenience, order, certainty, effectiveness, authenticity and uniformity in the implementation of official correspondence management, it is necessary to prepare regulations for official correspondence management within the Authority of the Capital City of Nusantara;
that based on the provisions of Article 2 paragraph (3) of the National Archives of the Republic of Indonesia Regulation Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for Official Correspondence Management, official correspondence management policies within state

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe6765c3-c05e-4945-852f-fc63800e8d9f","actionData","errors"]