[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe64a0fd-bce4-4fce-887b-0c5bf9184cfb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring","short_title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024","number","21","year","2024","published_date","2024-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Satuan Tugas - Perjudian Daring
2024
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 21, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
Keputusan Presiden (Keppres) TENTANG Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan percepatan pemberantasan perjudian daring, perlu dibentuk satuan tugas lintas kementerian/lembaga. \n Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Keppres ini menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring sebagai upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu. Pembentukan Satgas bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat. Masa kerja Satgas mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024. \n Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pemberantasan perjudian daring yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas) bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terkait perjudian daring secara efektif dan efisien. Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Satgas meliputi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri, serta penyelarasan kebijakan strategis dalam pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Susunan keanggotaan Satgas terdiri dari berbagai pejabat tinggi dari kementerian/lembaga terkait, dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Ketua Satgas. Satgas juga memiliki Ketua Harian untuk bidang pencegahan dan penegakan hukum yang bertugas mengoordinasikan langkah-langkah strategis dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Satgas.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2024
REGARDING
TASK FORCE FOR THE ERADICATION OF ONLINE GAMBLING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that gambling activities are illegal activities that result in financial losses, social and psychological disturbances that can lead to further criminal acts;
that online gambling activities have caused public unrest, so it is necessary to immediately take firm and integrated steps to eradicate them;
that in order to realize the acceleration of the eradication of online gambling as referred to in letter b, it is necessary to form a cross-ministerial/institutional task force;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Presidential Decree regarding the Task Force for the Eradication of Online

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe64a0fd-bce4-4fce-887b-0c5bf9184cfb","actionData","errors"]