[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe543714-198b-4e06-be9f-64f34beecaab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-08-11","effective_date","2017-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Penyelenggaraan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perpustakaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, lD. 2017/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Daerah maupun nasional, dan berfungsi sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital guna meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca, dan merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan rekreasi dan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Fungsi dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak, Kewajiban dan Kewenangan, Standar Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Jenis-Jenis Perpustakaan, Pembentukan dan pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Pelatihan dan Organisasi Profesi, Pendanaan, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, Pembudayaan Gemar Membaca, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pekalongan. Latar belakangnya adalah perpustakaan sebagai wahana pelestarian budaya dan sumber informasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan informasi, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Asas penyelenggaraan perpustakaan: pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.
Fungsi perpustakaan: wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi.
Jenis-jenis perpustakaan: perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus.
Hak dan kewajiban masyarakat serta Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan perpustakaan.
Standar perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.
Pembentukan dan pengembangan perpustakaan.
Tenaga perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, serta organisasi profesi pustakawan.
Pendanaan perpustakaan yang bersumber dari berbagai sumber.
Kerja sama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan.
Pembudayaan gemar membaca.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
LIBRARY MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that libraries are one of the vehicles for
preserving the cultural heritage of the Region and the nation,
and function as a source of information in the form of written
works, printed works, recorded works, and/or digital works
to improve public intelligence through
a culture of reading, and are a support for
the implementation of education, research, and recreation;
that according to the provisions of Article 10 of Law Number
43 of 2007 concerning Libraries and Government Regulation
Number 24 of 2014 concerning the Implementation of
Law Number 43 of 2007 concerning
Libraries, the Regional Government is authorized
to establish regional policies in the regulation,
development, development, and supervision as well as
evaluation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe543714-198b-4e06-be9f-64f34beecaab","actionData","errors"]