[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe350025-e1b1-434d-bbc9-cc13a97054d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah","place_of_enactment","Takengon","theme","Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
2024
Qanun NO. 1, BD.2024/NO.122.
Qanun TENTANG Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;\r\n-\tBahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapka dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;\r\n-\tBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;\r\n \n -\tDasar Hukum Peraturan Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 34 Tahun 2021; PP Nomor 4 Tahun 2023; PPP Nomor 35 Tahun 2023; \n -\tDalam Peraturan Qanun ini mengatur Qanun kabupaten aceh tengah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten diantaranya : \r\n•\tBAB I Pasal 1, Pasal 2; \r\n•\tBAB II Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60; \r\n•\tBAB III Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139; \r\n•\tBAB IV Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150; \r\n•\tBAB V Pasal 151; \r\n•\tBAB VI Pasal 152, Pasal 153; \r\n•\tBAB VII Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158; \r\n•\tBAB VIII Pasal 159; \r\n•\tBAB IX Pasal 160; \r\n•\tBAB XI Pasal 161, Pasal 162;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024. \n 114 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini mencabut:\n\n1. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;\n2. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah;\n3. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, khusus yang mengatur mengenai izin mendirikan bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Tengah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah untuk memberikan pedoman, acuan, serta kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis Pajak:

Qanun ini mengatur jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Beberapa jenis pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati, sementara yang lain dihitung sendiri oleh Wajib Pajak.

Jenis Retribusi:

Qanun ini juga mengatur jenis-jenis retribusi daerah, meliputi retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir tepi jalan umum, dan pelayanan pasar), retribusi jasa usaha (penyediaan tempat kegiatan usaha, pelelangan, parkir khusus, penginapan, rumah pemotongan hewan, tempat rekreasi, penjualan hasil produksi daerah, dan pemanfaatan aset daerah), dan retribusi perizinan tertentu (Persetujuan Bangunan Gedung dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Tata Cara Pemungutan:

Qanun ini menetapkan tata cara pemungutan pajak dan retribusi, termasuk pendaftaran, penetapan, pembayaran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, dan penghapusan piutang. Pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik atau tunai jika sistem elektronik belum tersedia. Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran pajak dan retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Insentif dan Sinergi:

Qanun ini juga mengatur pemberian insentif bagi instansi yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. Selain itu, diatur pula sinergi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dalam pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 146, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.\n2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.\n3. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Qanun di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.\n4. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Qanun ini.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH TENGAH
ACEH PROVINCE

QANUN OF ACEH TENGAH REGENCY
NUMBER 1 OF 2024
ABOUT
REGENCY TAXES AND REGENCY RETRIBUTIONS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ACEH TENGAH,

Considering:

that according to Article 286 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Taxes and Regional Retributions are stipulated by law, the implementation of which in the Region is further regulated by Regional Regulation;
that in accordance with Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government, it is stated that the basis for levying regional taxes and regional retributions is stipulated in 1 (one) Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Qanun of Aceh Tengah Regency concerning Regency Taxes and Regency Retributions.

Remembering:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe350025-e1b1-434d-bbc9-cc13a97054d0","actionData","errors"]