[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe321cd3-b8b9-42db-81d8-adbce9096c68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 Tahun 2017","number","17/PRT/M/2017","year","2017","published_date","2017-09-15","effective_date","2017-09-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 17/PRT/M/2017, BN. 2017/NO.1304, Jdih.pu.go.id: 58 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada tingkat wilayah sungai. Latar belakang pembentukan TKPSDA adalah untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk TKPSDA WS sebagai wadah koordinasi pada tingkat wilayah sungai yang mewakili berbagai kepentingan lintas sektor.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pembentukan TKPSDA WS pada berbagai tingkatan (lintas negara, lintas provinsi, strategis nasional, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu kabupaten/kota) dengan mekanisme penetapan yang berbeda (Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota).\n2. Kedudukan, tugas, dan fungsi TKPSDA WS pada setiap tingkatan, yang secara umum bertugas membantu dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui pembahasan rancangan pola, rencana, program, dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, serta pemberian pertimbangan kepada pejabat yang berwenang.\n3. Susunan organisasi dan tata kerja TKPSDA WS, yang terdiri dari ketua, ketua harian, dan anggota, dengan komposisi unsur pemerintah dan non-pemerintah yang seimbang.\n4. Kriteria dan mekanisme pemilihan anggota TKPSDA WS, yang melibatkan unsur pemerintah (pejabat setingkat eselon II atau III) dan unsur non-pemerintah (organisasi/asosiasi yang relevan dan memenuhi persyaratan).\n5. Hubungan kerja antar TKPSDA WS yang bersifat koordinatif dan konsultatif.\n6. Pembiayaan operasional TKPSDA WS yang dibebankan pada APBN atau APBD sesuai dengan tingkatannya.","transitional_provisions","1. TKPSDA WS yang telah dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.\n2. TKPSDA WS yang masih dalam proses pembentukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 17/PRT/M/2017

GUIDELINES FOR THE FORMATION OF A COORDINATION TEAM FOR WATER RESOURCE MANAGEMENT
AT THE RIVER BASIN LEVEL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (4) of Presidential Regulation Number 10 of 2017 concerning the National Water Resources Council, the implementation of coordination of water resource management at the river basin level is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations;
that to implement the coordination of water resource management at the river basin level as referred to in letter a, in accordance with Article 2 paragraph (5) of Presidential Regulation Number 10 of 2017

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe321cd3-b8b9-42db-81d8-adbce9096c68","actionData","errors"]