[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe2fc6fe-9c21-462e-aa19-7b43e55e8539","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016","number","51","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 51, LD 2016/No.51 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 51/392/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah yang pengelolaan dan pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010 \n Peraturan ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Pendataan dan Penetapan Pajak; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PBB-P2 merupakan pajak daerah yang kewenangan pengelolaan dan pemungutannya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Objek Pajak: Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Subjek dan Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 per Wajib Pajak.
Tarif Pajak: 0,11% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 dan 0,22% untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00.
Masa Pajak: Satu tahun kalender, dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
Tata Cara Pemungutan: Meliputi pendataan menggunakan SPOP, penerbitan SPPT dan SKPD, pembayaran, penagihan, serta mekanisme keberatan dan banding.
Sanksi Administratif: Bunga atas keterlambatan pembayaran dan denda atas keberatan yang ditolak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pemeriksaan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, serta ketentuan pidana bagi pejabat atau tenaga ahli yang melanggar kerahasiaan data Wajib Pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dari Wajib Pajak dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n2. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat terkait kerahasiaan Wajib Pajak dipidana dengan kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.\n3. Penuntutan pidana hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289633/perda-kab-pangandaran-no-8-tahun-2023","600adf5f-0916-4556-9019-8c55994f9bd1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 51 OF 2016
ABOUT
RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

Considering:

that regional tax is one of the sources of
important regional income to finance
the implementation of regional government and regional
development;
that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter j
Law Number 28 of 2009 concerning Tax
Regional and Regional Retribution, that Land and
Building Tax Rural and Urban is a type of tax
regions whose management and collection are the
authority of the regency/city area;
that based on the considerations as intended
in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning Rural and Urban Land and Building
Tax.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 6 of 1983 concerning General
Pro

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe2fc6fe-9c21-462e-aa19-7b43e55e8539","actionData","errors"]