[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe212fca-bcec-4287-ae23-aa02727f3996","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Medis Oleh Pihak Swasta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 07 Tahun 2008","number","07","year","2008","published_date","2008-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Medis Oleh Pihak Swasta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 7 TAHUN 2008
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Medis Oleh Pihak Swasta
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan melalui peran serta masyarakat saat ini semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pembinaan menyangkut penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Penyelenggaraan Pelayanan\r\nMedis oleh Pihak Swasta; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Terdiri Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 514/PER/IV/1994, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/PER/X/2005, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/E/VI/2004, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/ SK/X/2004, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/Menkes/ SK/IX/2005. \n Peraturan Daerah ini Terdiri Dari 50 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2008. \n 28 Halaman, Penjelasan: 5 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2008 mencabut atau mengubah peraturan berikut:\n\nPeraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta. \n\nLatar belakang dan tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sarana pelayanan medis yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Tujuannya meliputi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau, melindungi masyarakat terhadap potensi gangguan kesehatan, serta meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Perizinan:** Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan medis swasta di Kota Ternate wajib memiliki izin dari Kepala Daerah. Izin terdiri dari izin pelayanan medis dasar, spesialistik, penunjang medis, dan rekomendasi laik sehat untuk tempat-tempat umum.\n2. **Persyaratan Perizinan:** Peraturan ini mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh berbagai jenis izin pelayanan medis, termasuk persyaratan administrasi dan teknis untuk praktek dokter perorangan, berkelompok, balai pengobatan, rumah bersalin, apotek, toko obat, optik, laboratorium klinik, dan lainnya.\n3. **Penyelenggaraan Pelayanan Medis:** Pelayanan medis harus diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dan prinsip kelayakan. Dalam kondisi darurat, pelayanan harus memberikan pertolongan pertama tanpa memungut uang muka. Sarana rawat inap wajib menyediakan 20% tempat tidur untuk pasien kurang mampu.\n4. **Pembinaan dan Pengawasan:** Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta.\n5. **Retribusi:** Pemberian izin penyelenggaraan pelayanan medis dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin, yang meliputi jasa pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pejabat atau Pegawai yang tidak melaksankan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TERNATE CITY
Year 2008 Number 16
Health. Private. Service. (Explanation in Ternate City Regional Gazette Supplement Number 101).

REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 7 OF 2008
CONCERNING
ORGANIZATION OF MEDICAL SERVICES BY PRIVATE PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n \n \n

Considering:

that public health development is not only the responsibility of the Government, but also involves the participation of all components of society so that it is expected to realize optimal health status;
that the implementation of health service efforts through community participation is currently increasing, along with increasing public knowledge about health, so it is necessary to regulate and foster the implementation of health services carried out by private parties;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe212fca-bcec-4287-ae23-aa02727f3996","actionData","errors"]