[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe1f07c1-08d8-4b6f-bda1-dfb3fc6e3ea8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Rencana Umum Energi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ENERGI DAERAH-RENCANA UMUM
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Umum Energi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan UU No.30 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) tentang Energi dan Perpres No.1 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (5) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.30 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2014; Perpres No.1 Tahun 2014; Perpres No.22 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015. \n Pada peraturah daerah ini diatur tentang rencana umum energi daerah, meliputi:\r\na. rencana umum energi daerah;\r\nb. pengelolaan energi;\r\nc. pelaksanaan program;\r\nd. jangka waktu;\r\ne. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;\r\nf. pendanaan; dan\r\ng. peran masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019. \n 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050. RUED berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RUED juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis dan koordinasi perencanaan energi lintas sektor, serta bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah bidang energi.

\r\n\r\n

Penyediaan energi dilakukan melalui inventarisasi sumber daya energi, peningkatan cadangan energi, penyusunan neraca energi, diverifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi, serta penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi. Pemerintah Daerah mengutamakan penyediaan energi di daerah yang belum berkembang, terpencil, dan perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya energi terbarukan. Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat. Peningkatan penyediaan energi baru dan terbarukan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, dan badan usaha yang melakukan penyediaan energi dari sumber energi baru dan terbarukan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

\r\n\r\n

Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi, yang dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan. Pengelolaan energi daerah diselaraskan dengan pembangunan nasional berkelanjutan dan wajib memenuhi ketentuan keselamatan. Perangkat Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan RUED, dengan prioritas meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi, ditargetkan mendekati 12,39% tahun 2025 dan 28,72% tahun 2050.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 8 OF 2019
CONCERNING
REGIONAL ENERGY MASTER PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 18 paragraph (2) of Law Number 30 of 2007 concerning Energy and Article 16 paragraph (5) of Presidential Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for the Preparation of the National Energy Master Plan, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Regional Energy Master Plan; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 25 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of West Kalimantan Province, South Kalimantan, East Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 65, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe1f07c1-08d8-4b6f-bda1-dfb3fc6e3ea8","actionData","errors"]