[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe1d2dd7-6eb2-4a30-abbd-a1bd80e93b5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-04-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelestarian dan pengembangan budaya melayu jambi
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi \r\nmerupakan bagian terpenting dalam menjaga keberadan \r\nBudaya Melayu Jambi secara keberlanjutan; \r\nb. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang \r\nPemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan \r\nurusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab \r\npemerintah daerah, perlu pengaturan lebih lanjut untuk \r\nmemberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan \r\natau pengelolaan budaya Melayu Jambi; \r\nc. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Nomor 2013 \r\ntentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu \r\nJambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan \r\nperkembangan Budaya Melayu Jambi, sehingga perlu \r\ndilakukan perubahan; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah \r\nProvinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan \r\nPengembangan Budaya Melayu Jambi; \n \"UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 18 Tahun 2022; PP No. 87 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebgaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 45 Tahun 2018; Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2011; Perda Provinsi Jambi No. 4 Tahun 2011; Perda Provinsi Jambi N0. 7 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2014\". \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya, Pelestarian dan Pengembagnan Bahasa Melayu Jambi, Pelestarian dan Pengembangan Kesenian, Pelestarian dan Pengembangan Sistem Pengetahuan dan Teknologi Tradisional, Kelembagaan, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi, yang didasari oleh perkembangan hukum dan perkembangan Budaya Melayu Jambi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013, termasuk perubahan definisi, ruang lingkup pelestarian budaya Melayu Jambi, serta ketentuan mengenai pelestarian dan pengembangan cagar budaya, bahasa Melayu Jambi, kesenian, sistem pengetahuan dan teknologi tradisional. Perubahan juga mencakup kelembagaan, wewenang, tanggung jawab, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, serta ketentuan sanksi.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.
Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Jambi.
Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang berkewajiban melestarikan dan mengembangkan kesenian Melayu Jambi.
Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi upaya pelindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektual.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (7) dikenakan denda administratif sebesar Rp.500.000.\n2. Pelanggaran Pasal 9 ayat (7) dan (8) dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Prov. Jambi No. 7 Tahun 2013 tentang PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/110548/perda-prov-jambi-no-7-tahun-2013","7532617a-415f-42c6-afd1-0eb516c66ae8","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2013 CONCERNING THE PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF JAMBI MALAY CULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that the preservation and development of Jambi Malay Culture is the most important part in maintaining the existence of Jambi Malay Culture in a sustainable manner;
that Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that culture is a mandatory affair that is the authority and responsibility of the regional government, further regulation is needed to provide legal certainty in the implementation and or management of Jambi Malay culture;
that Regional Regulation of the Province Number 7 Number 2013 concerning the Preservation and Development of Jambi Malay Culture is no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe1d2dd7-6eb2-4a30-abbd-a1bd80e93b5b","actionData","errors"]