[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe1d1595-fbcb-440d-9160-b9a5885fcef6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-02-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Fakfak","place_of_enactment","Fakfak","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI – IZIN GANGGUAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan usaha di Kabupaten Fakfak ditujukan guna meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara dan melestarikan keamanan, kenyaman dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan bidang usaha dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dalam rangka pelaksanaan upaya tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak mempunyai kewenangan dibidang perizinan terutama tempat usaha yang dimungkinkan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan perlu diatur dengan Perda guna memberikan manfaat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga melindungi masyarakat dari rasa aman, nyaman, sehat dan tetap eksisnya lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (SIG) dan ditetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan serta pengaturan kewajiban retribusi dalam suatu bentuk Peraturan Daerah. \n UU No.12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1987; KEPMEN-LH RI No. 17 Tahun 2001; KEPMEN-LH RI No. 86 Tahun 2002; KEPMENDAGRI No. 6 Tahun 2003; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997; Perda Kabupaten Fakfak No. 2 Tahun 1996. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Gangguan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian Izin Gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi peruntukan, kelayakan dan pemanfaatan lokasi, kerusakan dan pencemaran serta kelestarian lingkungan sebagai salah saru sumber untuk meningkatkan pemasukan daerah. Setiap orang pribadi atau badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer,Perseroan lainnya BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Kopermas, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang menyelenggarrakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di Daerah, wajib memiliki Surat Izin Gangguan dari Bupati. Objek retribusi adalah izin gangguan setiap bentuk usaha dengan adanya kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada oang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,\r\npenggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna\r\nmelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi\r\nadalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha. Tingkat\r\npenggunaan jasa selain diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha\r\ndan indeks gangguan juga dapat berdasarkan jenis dan golongan usaha. Besarnya tarif\r\nretribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan\r\nperhitungan yaitu: Izin Gangguan = LRU x G x L x T. Untuk menentukan standar dan\r\nbesarnya retribusi ditetapkan penggolongan sebagai berikut:\r\na. Tarif golongan berdasarkan luas ruang tempat usaha;\r\nb. Tarif golongan berdasarkan jenis dan golongan usaha.\r\nMasa retribusi yaitu jangka waktu yang ditetapkan 1 (satu) tahun. Dalam hal wajib\r\nretribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau melunasi tagihan retribusi dikenakan\r\nsanksi administrasi berupa tambahan pembayaran bunga sebesar 2% (dua persen)\r\nsetiap bulan dari retribusi terhutang ditagih dengan menggunakan STRD. Retribusi yang\r\nterhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi. Wajib\r\nretribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah\r\ndiancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah\r\nretribusi terhutang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak\r\nNo. 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku. \n Retribusi Izin Gangguan \n 38 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan bertujuan untuk mengatur dan menata setiap kegiatan usaha di Kabupaten Fakfak agar tertib dari segi peruntukan, kelayakan, pemanfaatan lokasi, serta mencegah kerusakan, pencemaran, dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- Kewajiban setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki tempat usaha di daerah untuk memiliki Surat Izin Gangguan (SIG) dari Bupati.\n- Jenis SIG dibedakan menjadi SIG Perusahaan Industri dan SIG bukan Perusahaan.\n- Prosedur permohonan SIG yang meliputi pengajuan tertulis kepada Bupati dan pelunasan pembayaran retribusi.\n- Masa berlaku SIG selama usaha berjalan, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap tahun.\n- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, termasuk pembayaran retribusi, pengelolaan limbah, dan pemasangan papan nama izin.\n- Kondisi di mana SIG dapat dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, seperti perolehan izin yang tidak sah atau pemindahan lokasi usaha.\n- Tata cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, penetapan indeks gangguan dan lokasi, serta struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan luas ruang usaha dan jenis usaha.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF FAKFAK REGENCY
NUMBER 5 OF 2008
CONCERNING
NUISANCE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF FAKFAK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community and to increase regional income, it is deemed necessary to revoke Regional Regulation of Fakfak Regency Number 6 of 2000 concerning Nuisance Permit Retribution (SIG) and its amendments and to adjust it to the demands of development and regional conditions and it is necessary to regulate, manage every business activity in Fakfak Regency;
that based on the considerations in letter a above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Fakfak Regency governing Nuisance Permit Retribution (SIG);

Remembering:

Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the West Irian Autonomous

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe1d1595-fbcb-440d-9160-b9a5885fcef6","actionData","errors"]