[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe197445-75e4-4b3a-a86d-95afa4638055","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2009
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(DPRD) bersama Bupati Badung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1601/01-H/HK/2008 tentang\r\nEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran \r\nb. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009\r\ntidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2009; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001\r\n \n Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2\r\nPasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran 2009. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.123.090.912.774,64 dan belanja daerah sebesar Rp 1.489.933.205.156,55, sehingga terdapat defisit sebesar (Rp. 366.842.292.381,91). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 498.099.212.720,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 125.675.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 372.424.212.720,00.

\n\n

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 10 OF 2008
ON
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2009

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BADUNG,

Considering:

that to fulfill the provisions of Article 185 paragraph (4) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 59, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4844), the Regional House of Representatives (DPRD) together with the Regent of Badung have finalized the Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2009 in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe197445-75e4-4b3a-a86d-95afa4638055","actionData","errors"]