[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe125cab-110c-44e3-b9ba-f0d5ba53ef2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-LAHAN-PERTANIAN-PANGAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Belitung Tahun 2020 No. 5, TLD No. 61
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan aktifitas manusia mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah, sehingga diperlukan peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen PPPA No. 13 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012. \n Peraturan ini mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi antara lain ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, perencanaan dan penetapan, pengembangan dan penelitian, pemanfaatan, pengendalian, system informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat,pembinaan dan pengawasan, pembiyaan, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020. \n 32 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan, penyusunan peta pengembangan, penetapan tata ruang, pemetaan potensi lahan, pengaturan kawasan pertanian terpadu, penetapan sentra komoditas, dan penetapan sasaran areal tanam.
Perencanaan dan Penetapan: Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, meliputi kebijakan, strategi, program, rencana pembiayaan, dan evaluasi. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
Pengembangan: Pengembangan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan usaha di bidang agribisnis tanaman pangan.
Penelitian: Pemerintah Daerah mendukung penelitian terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi pengembangan penganekaragaman pangan, identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan, inovasi pertanian, dan fungsi agroklimatologi.
Pemanfaatan: Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah wajib memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi.
Pengendalian: Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau karena bencana, dengan persyaratan tertentu.
Sistem Informasi: Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pembiayaan: Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.\n2. Orang-perorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.\n3. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.\n4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the protection of sustainable food pertanian land is a government effort to protect the entire nation and improve public welfare both from economic, social, and even religious aspects for the prosperity of farmers and the community;
that the increasing population growth, economic development and human activities have resulted in degradation, alih fungsi lahan and fragmentation of food pertanian land which affects the carrying capacity to ensure independence, resilience and food kedaulatan pangan in the region;
that to protect kawasan and lahan pertanian in the region in a sustainable manner, carefulness is needed in planning and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe125cab-110c-44e3-b9ba-f0d5ba53ef2f","actionData","errors"]