[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdfa3721-456c-471b-88f6-25c4f73b9e0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magetan","place_of_enactment","Magetan","theme","Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Magetan Tahun 2021 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 18 Tahun 2003;\r\nUU No 48 Tahun 2009;\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;\r\nUU No 16 Tahun 2011;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;\r\nPP No 42 Tahun 2013;\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018;\r\nPerda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jawa Timur No 3 Tahun 2015\r\n \n Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:\r\na. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektifitas; dan f. akuntabilitas.\r\nBantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha, baik secara Litigasi dan Nonlitigasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarat Miskin.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Magetan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan untuk menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat miskin, terhadap akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah, dan mewujudkan peradilan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan. Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, larangan bagi Pemberi Bantuan Hukum, serta pendanaan bantuan hukum yang dibebankan kepada APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 huruf b, huruf c, dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pengembalian dana, atau pemutusan perjanjian.\n2. Penerima Bantuan Hukum yang melanggar Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Pasal 18 huruf a dan huruf d dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGETAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MAGETAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
ON
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGETAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions in Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation on Legal Aid for Poor Communities;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within The Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 41) as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1965 Number 19, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2730);
Law Number 18 of 2003 on Advocates

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdfa3721-456c-471b-88f6-25c4f73b9e0f","actionData","errors"]