[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdef96a1-b53c-4d31-bc8c-398765bdbc13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-08-27","effective_date","2018-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5ad4969d-c1c6-47f1-9685-a3f920fc55ca","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana","short_name","Peraturan BNPB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Bencana","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 5, BN.2018/No.1644, peraturan.go.id: 9 hlm.
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana TENTANG Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 5 Tahun 2018 ini mengatur tentang kondisi dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018.

Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu dilakukan pada kondisi terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kondisi ini meliputi adanya peringatan dini dari kementerian/lembaga berwenang, ancaman bencana yang masih berlangsung, dan potensi dampak yang ditimbulkan.

Tata cara pelaksanaan meliputi penerimaan informasi peringatan dini dan pelaksanaan kaji cepat oleh BNPB/BPBD. Hasil kaji cepat digunakan sebagai bahan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu. Rapat koordinasi melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah terdampak. BNPB berwenang mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan, sementara pemerintah daerah terdampak merupakan penanggung jawab utama. BNPB dan BPBD memiliki kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya, peralatan, logistik, serta perizinan dan pengadaan barang/jasa.

Pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu menggunakan APBN/APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1644, 2018
BNPB. Disaster Management Implementation in Certain Circumstances.

REGULATION OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
CONDITIONS AND PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF
DISASTER MANAGEMENT IMPLEMENTATION
IN CERTAIN CIRCUMSTANCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (4) of Presidential Regulation Number 17 of 2018 concerning Disaster Management Implementation in Certain Circumstances, it is necessary to establish a Regulation of the National Disaster Management Agency concerning Conditions and Procedures for Implementation of Disaster Management Implementation in Certain Circumstances; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 24 of 2007

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdef96a1-b53c-4d31-bc8c-398765bdbc13","actionData","errors"]