[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fde5ba99-7a84-42ae-9257-d8089ce883dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:	\n \n Meningkatkan daya guna dan hasil guna keuangan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Bentuk usaha lainnya yang dinilai layak dan menuntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.5 Tahun 1962; UU No.25 Tahun 1992; UU No.1 Tahun 1995; UU No.17 Tahun 2003; UU No.19 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; dan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007. \n Maksud dan Tujuan; Bentuk dan Jenis Penyertaan Modal Daerah; Syarat-syarat Penyertaan Modal Daerah; Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah terdiri dari Pemilikan Saham, Kerjsama, Deposito; Besaran Penyertaan Modal; Larangan Penyertaan Modal; Pengurangan dan Berakhirnya Penyertaan Modal Daerah; Tim Penyertaan Modal Daerah; Hal Mewakili; Hasil Usaha; dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2011. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal atau investasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maksud dari penyertaan modal daerah adalah untuk menggali potensi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

Penyertaan modal dapat dilakukan dalam bentuk pemilikan saham pada perseroan terbatas, kerjasama dalam bentuk kontrak (seperti kontrak manajemen, produksi, bagi hasil usaha, bagi keuntungan, bagi tempat usaha, dan bantuan teknis), serta deposito. Jenis penyertaan modal dapat berupa sejumlah uang yang dianggarkan dalam APBD, barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah, atau fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan atau insentif yang diberikan kepada pihak ketiga.

Syarat penyertaan modal meliputi memperhatikan kemampuan keuangan daerah, melakukan penilaian terhadap barang yang dimiliki daerah, melakukan kajian terhadap bentuk dan pengaturan penyertaan modal, serta melakukan penilaian terhadap pihak ketiga. Pelaksanaan penyertaan modal harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pemilikan saham dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah. Penyertaan modal dalam bentuk deposito dapat dilakukan sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas kas pemerintah daerah.

Besaran penyertaan modal berupa pemilikan saham pada pihak ketiga adalah sekurang-kurangnya 1% dari jumlah keseluruhan modal pada Badan Usaha Milik Negara, dapat seluruhnya atau sebagian modal pada Perusahaan Daerah, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada Badan Usaha Milik Swasta. Penyertaan modal dilarang dilakukan pada bidang usaha yang mempunyai risiko tinggi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan daerah serta masyarakat, serta badan usaha yang pemilik dan pengurusnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bupati berwenang membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah dan menunjuk pejabat untuk mewakili pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyertaan modal. Bagi laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetor langsung ke Kas Umum Daerah. Bupati juga berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

","transitional_provisions","1. Seluruh Penyertaan Modal yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah;","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 4 OF 2011
ABOUT
CAPITAL PARTICIPATION (INVESTMENT) OF THE REGENCY GOVERNMENT
TANJUNG JABUNG BARAT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the effectiveness and efficiency of regional finance as a source of local revenue, the government of Tanjung Jabung Barat Regency can make capital participation in State-Owned Enterprises, Region-Owned Enterprises, Cooperatives or other forms of business that are considered feasible and profitable in accordance with economic principles;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Tanjung Jabung Barat Regency concerning Capital Participation (Investment) of the Tanjung Jabung Barat Regency Government;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fde5ba99-7a84-42ae-9257-d8089ce883dc","actionData","errors"]