[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdc78dbe-b1fc-4979-832e-cb5bf35ee5df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024","short_title","Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cb4bdcb9-051e-44cf-802c-89c313b57473","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Sekretaris Kabinet","short_name","Peraturan Setkab","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"576dc292-e867-4201-bb20-e2bc4f271876","Pengawasan & Audit Kelembagaan","tags",[],"location","Sekretariat Kabinet","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan - Pengawasan Intern - Sekretariat Kabinet - Tahun 2024
2024
Peraturan Sekretaris Kabinet NO. 2, https://jdih.setkab.go.id/
Peraturan Sekretaris Kabinet TENTANG Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan\r\npemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung\r\njawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional\r\ndan akuntabel \n Dasar hukum peraturan ini adalah PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 55 Tahun 2020; PErsetkab Noor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PErsetkab Nomor 2 Tahun 2022; Persetkab Nomor 4 TAhun 2021 \n Peraturan ini mengatur mengenai Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024, yang memuat a. Isu strategis terkait pengawasan intern tahun 2024;\r\nb. Arah kebijakan dan tema pengawasan tahun 2024; dan\r\nc. Kegiatan pengawasan mandatori, non mandatori, dan\r\nprioritas tahun 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024. \n 21 hlm; hlm 1 sd 3 batang tubuh, hlm 4 sd 21 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022\n2. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2021-2024","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Sekretaris Kabinet ini menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024 (Jakwas Tahun 2024). Jakwas Tahun 2024 disusun untuk memberikan arah, fokus, dan prioritas pada program dan kegiatan yang akan diawasi oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2024. Jakwas Tahun 2024 memuat isu strategis terkait pengawasan intern tahun 2024, arah kebijakan dan tema pengawasan tahun 2024, serta kegiatan pengawasan mandatori, non-mandatori, dan prioritas tahun 2024.

Latar Belakang dan Tujuan: Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perlunya pengawasan yang profesional dan akuntabel untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab di lingkungan Sekretariat Kabinet. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet serta peningkatan good governance dan clean government.

Ketentuan Substansial:

Inspektorat Sekretariat Kabinet bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Inspektorat melaksanakan Jakwas Tahun 2024 sesuai dengan standar, norma, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inspektorat melaporkan pelaksanaan Jakwas Tahun 2024 kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.
Pelaksanaan Jakwas Tahun 2024 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.

Kebijakan pengawasan intern ini juga memperhatikan isu strategis internal dan eksternal, termasuk potensi temuan berulang hasil audit BPK RI, pemenuhan harapan pemangku kepentingan terkait peran konsultansi, keterbatasan sumber daya bidang pengawasan, potensi menurunnya indeks RB Sekretariat Kabinet, pembangunan Zona Integritas, pengendalian intern dalam pengadaan barang/jasa, penugasan baru terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN, dan sinergi dengan APIP lainnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CABINET SECRETARY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE CABINET SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
REGARDING
INTERNAL OVERSIGHT POLICY
CABINET SECRETARIAT YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CABINET SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to realize good, clean, and accountable governance, professional and accountable oversight is necessary;
that as an effort to realize professional and accountable oversight, an internal oversight policy is formulated to oversee the implementation of the duties and functions of the Cabinet Secretariat;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Cabinet Secretary Regulation regarding the Internal Oversight Policy of the Cabinet Secretariat for 2024;

In view of:

Government Regulation Number 60 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdc78dbe-b1fc-4979-832e-cb5bf35ee5df","actionData","errors"]