[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdc03ebe-ae82-48d4-91db-c45e888719a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-05-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem pengawasan - keamanan pangan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.74, TLD NO.60
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu
ABSTRAK:	\n \n bahwa pangan yang aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan produsen sekaligus konsumen pangan terpadu sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu kebijakan daerah dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Pementan/ PP.340/5/2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produk dikonsumsi. Hal ini belum menjadikan perhatian secara optimal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015. \n 14 halaman; Penjelasan 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu bertujuan untuk mewujudkan keamanan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar belakangnya adalah bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar, sehingga pemerintah daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta menjamin pemasaran pangan segar produksi lokal.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jaminan mutu dan keamanan pangan, yang diwujudkan melalui persyaratan keterangan asal usul pangan dan sertifikasi keamanan pangan. Peraturan ini mengatur persyaratan pemasaran pangan dari dalam dan luar daerah serta luar negeri, termasuk persyaratan tambahan seperti izin usaha impor, surat keterangan lolos uji karantina, dan izin khusus dari pemerintah daerah. Selain itu, diatur pula mengenai persyaratan keamanan pangan terpadu dan sanitasi pangan terpadu, kemasan pangan, dan label pangan yang harus mencantumkan informasi produk, berat bersih, nama produsen/importir, tanggal mulai beredar, asal usul bahan pangan, dan nomor registrasi jaminan mutu.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendaftaran sertifikat keamanan pangan bagi pelaku usaha komoditas pangan, standar sarana/tempat usaha pangan, serta ketentuan mengenai penyimpanan dan pengangkutan pangan. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengujian mutu dan keamanan pangan di laboratorium terakreditasi, serta menyelenggarakan sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas pangan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memfasilitasi pemasaran pangan yang diproduksi di daerah, baik yang telah memenuhi maupun belum memenuhi persyaratan penjaminan mutu dan keamanan pangan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan untuk menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar keterangan pangan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan untuk memasarkan pangan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau jasad renikpatogen yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan memasarkan pangan tercemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
INTEGRATED FRESH FOOD SAFETY SUPERVISION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Considering:

that safe food is a basic human need
that is most important and its fulfillment is
part of human rights guaranteed by the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia
as a basic component to realize resources
quality human resources;
that Central Sulawesi Province is a producer
as well as integrated food consumers so that the Government
The region is obliged to protect the public from
sufficient, safe, quality, and nutritious food consumption
balanced, as well as guaranteeing the marketing of fresh food production
area;
that based on the provisions of Article 92 of the Law
Number 18 of 2012 concerning Food, the Government
and/or the Regional Government carry out supervision and
periodic prevention of levels

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdc03ebe-ae82-48d4-91db-c45e888719a8","actionData","errors"]